Selain itu, menurut Bey, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, ” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemdaprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil,” jelas Setio Budi. (Mds/*)
