Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Komitmen pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi debat panas calon bupati wakil bupati Karawang 2024, yang dihelat KPU Karawang, di studio Metro TV, Sabtu 9 November 2024, malam.
Debat publik tersebut mempertemukan dua calon bupati, Acep Jamhuri (nomor urut 01) dan Aep Syaepuloh (nomor urut 02), bersama wakilnya masing-masing, dengan tema utama komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Pertanyaan mengenai transparansi dan integritas pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi sorotan utama.
Cabup nomor 02 Aep Syaepuloh membuka sesi debat dengan mempertanyakan langkah nyata Cabup 01 Acep Jamhuri dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Acep sempat terlihat gugup, namun kemudian menyampaikan visi dan rencananya. Ia berjanji akan meningkatkan pengawasan ketat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah, dengan harapan mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Acep juga menekankan bahwa perizinan akan mendapat perhatian khusus. Melalui penerapan sistem digitalisasi, ia berkomitmen menciptakan transparansi dan menghindari penyalahgunaan wewenang di sektor tersebut.
Di akhir pernyataannya, Acep menegaskan komitmennya bersama wakilnya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Aep Syaepuloh kemudian menanggapi dengan menyoroti bahwa upaya digitalisasi dan pengawasan di sektor perizinan sebenarnya telah berjalan dalam masa pemerintahannya.
Ia menyebut bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten adalah kunci untuk memastikan pemerintahan bersih, sehingga pihaknya fokus meningkatkan kompetensi dan integritas SDM di lingkungan pemerintah.
Selain itu, Aep menegaskan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai pengawas internal dalam menjaga akuntabilitas di tubuh pemerintahan.
Kedua calon menyatakan komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan serta bersih dan bebas dari korupsi.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan inovasi digital dalam menciptakan birokrasi yang bersih.
Selain menunjukkan kepada publik bahwa kualitas SDM dan sistem yang baik merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Ari/*)
