Pemalang, – MEDIA SERUNI – Pembatasan operasional truk sumbu tiga di jalur Pantura menuai protes warga pantura Pemalang, Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menggelar audiensi dengan perwakilan sopir truk, pedagang kaki lima, dan pemilik tambal ban yang di fasilitasi Ketua Komisi B DPRD di Gedung DPRD Pemalang, Jumat 23 Mei 2025

Dalam dialog yang turut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Pemalang, Agus Sukotjo, Kapolres , Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, Rizal Bawazier menegaskan bahwa kebijakan ini lebih ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan di pusat kota Pekalongan dan Batang, bukan Pemalang.

“Pantura Pemalang justru tidak terlalu terdampak. Pembatasan difokuskan pada kota Pekalongan dan Batang, di mana truk besar sering masuk jalur dalam kota,” terang Rizal Bawazeir

Baca Juga:  Beautyfest Asia 2024 Hadirkan Influencer Kania Dachlan dengan Konten Body Positivity

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan jalur lingkar luar Pekalongan-Batang telah dirancang, namun masih menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Selain masalah kemacetan, yang lebih penting adalah keselamatan turut menjadi prioritas utama dalam hal pembatasan ini, dan saya prihatin dengan adanya musibah kecelakaan tragis yang menewaskan Nadia Rizki Amira yang diakibatkan truk yang melanggar lampu merah.

“Ini tentang nyawa manusia, karena saya punya tanggung jawab moral sebagai anggota DPR RI untuk dapat menyuarakan hal ini, namun kita tidak menutup diri untuk dapat menerima masukan agar mendapatkan solusi yang terbaik,” ujar Rizal

Baca Juga:  Kemenag Purwakarta Sampaikan Dukungan Operasi Ketupat Lodaya 2024

Namun Rizal Bawazier juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk Truk lokal bernomor polisi G atau yang melayani usaha di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan tetap dapat melintas di jalan pantura Pemalang sampai Pekalongan

Sementara Andi Rustono Ketua Organda Pemalang mewakili masyarakat pantura Pemalang menyampaikan bahwa para sopir tidak keberatan dengan peraturan yang diterapkan asalkan larangan tidak berlaku penuh 24 jam. “Harus ada penyesuaian jadwal agar ekonomi tetap bergerak. Bengkel dan tambal ban juga perlu kepastian,” tegas Andi Rustono

Usai dialog, perwakilan warga dan para pejabat berfoto bersama, menandai komitmen bersama untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.