Pemalang, MEDIASERUNI.ID —
Polemik perpindahan seorang bupati aktif ke Partai Gerindra kian memanas. Kali ini, sikap keras datang dari Partai Golkar. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Aris Ismail, tanpa ragu melontarkan penilaian tajam terhadap issu politik tersebut.
“ Berita Bupati pindah partai itu hoax dan konyol,” tegas Aris Ismail saat dimintai tanggapan.
Pernyataan Aris merespons opini Dr. (c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, praktisi hukum dan pengamat kekuasaan, yang sebelumnya menyebut perpindahan kepala daerah ke partai besar di tengah tekanan publik sebagai alarm demokrasi.
Menurut Aris mempertegaskan “bahwa berita Bupati pindah partai itu merupakan berita hoax dan konyol dan harapannya publik tidak terpengaruh dengan berita tersebut” ujarnya
Sementara itu, Dr. Imam Subiyanto menilai fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan. Ia menegaskan bahwa meski secara hukum sah, secara etik demokrasi langkah tersebut problematik.
“Publik tidak bodoh. Ketika bupati aktif tiba-tiba masuk ke gerbong besar, pertanyaan publik sah: ini murni politik ideologis atau upaya mencari perlindungan?” kata Imam.
Ia menambahkan, dalam praktik politik Indonesia, kedekatan dengan pusat kekuasaan sering dipersepsikan sebagai tameng, baik untuk memperkuat posisi tawar politik maupun menghadapi tekanan kebijakan.
“Demokrasi tidak mati karena pelanggaran hukum semata, tetapi karena normalisasi manuver kekuasaan yang mengabaikan etika,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak bupati terkait alasan perpindahan tersebut. Namun kritik yang datang dari kalangan akademisi hukum hingga elite partai politik menunjukkan satu hal:
publik tidak lagi diam membaca manuver kekuasaan.
Dalam iklim demokrasi yang semakin kritis, perpindahan elite politik bukan sekadar urusan partai, melainkan menyangkut kepercayaan publik dan integritas jabatan.
