Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Banjir yang terus melanda Pekalongan dan sekitarnya menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier. Legislator Fraksi PKS itu secara terbuka mengkritik lambannya respons PT PLN (Persero) dalam menangani gangguan listrik yang dialami warga akibat banjir dan rob berkepanjangan.
Kritik tersebut disampaikan Rizal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil 10 Jawa Tengah, Rizal menegaskan bahwa banjir Pekalongan bukan persoalan sepele. Selain merendam ribuan rumah, bencana ini telah melumpuhkan layanan dasar, mulai dari pasokan listrik rumah tangga hingga menghambat perjalanan kereta api.
“Ini bukan sekadar genangan. Aktivitas warga lumpuh, meteran listrik terganggu, bahkan jalur kereta api ikut terdampak. Pertanyaannya, di mana kehadiran PLN di tengah kondisi darurat ini?” tegas Rizal dalam forum resmi DPR.
Rizal menilai, sebagai BUMN strategis yang mengelola layanan vital, PLN seharusnya tidak menunggu laporan atau viral di media untuk bertindak. Ia mendesak agar jajaran PLN turun langsung ke lapangan, memastikan keamanan instalasi listrik, serta mempercepat pemulihan layanan bagi warga terdampak.
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa status tanggap darurat banjir telah diberlakukan di wilayah dapilnya. Kondisi tersebut, menurutnya, semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh instansi terkait, termasuk PLN, untuk bekerja lebih proaktif dan terkoordinasi.
“Kalau sudah tanggap darurat, tidak ada alasan untuk lamban. Kehadiran negara harus dirasakan warga, bukan hanya lewat laporan di atas meja,” sindirnya.
Tak hanya PLN, Rizal juga menyoroti perlunya respons cepat Perum Bulog dalam menyalurkan bantuan pangan. Ia menegaskan bahwa bencana banjir berdampak langsung pada ekonomi dan ketahanan pangan warga, sehingga bantuan konkret menjadi kebutuhan mendesak.
Pernyataan Rizal Bawazier ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi BUMN layanan publik agar tidak abai terhadap krisis di daerah, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi bencana yang berulang dan belum tertangani secara tuntas.
