Bandung, MEDIASERUNI – Bupati/Wali Kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Karawang, diminta segera menindaklanjuti kebutuhan Kementerian Pertanian, khususnya terkait peta lahan penerima bantuan pompanisasi.
“Baru 1.300 titik yang sudah terealisasi untuk 13.000-an hektare lahan. Kementerian Pertanian bahkan siap jika Jabar menambah kebutuhan pompanisasi hingga 5.000 titik,” tegas Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman, Kamis 18 April 2024.
Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang hadir dalam rakor meminta 44 titik pompanisasi untuk areal lahan tadah hujan di wilayahnya. Selain itu, Arsan berharap ada perbaikan saluran irigasi sawah karena banyak yang rusak.
Hal yang sama disampaikan Pj Bupati Sumedang Tuti Ruswati. Pihaknya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah melaksanakan pompanisasi pada 200 ha lahan sawah, namun masih membutuhkan tambahan program pompanisasi dari Kementerian Pertanian.
“Kami juga meminta bantuan Pemdaprov Jabar memperbaiki Bendung Cariang di Kecamatan Ujung Jaya yang kondisinya sudah mulai rusak. Bendung ini sangat vital bagi pengairan saluran irigasi di Sumedang,” tutur Tuti.
Seperti disampaikan, p<span;>etani segera memasuki musim tanam bulan Juni depan, setelah panen raya berlangsung pada akhir April hingga Mei 2024.
Namun berdasarkan prakiraan BMKG setelah bulan Mei curah hujan akan terus menurun, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kekeringan dan berpotensi gagal panen.
Untuk itu, Kementerian Pertanian sudah melakukan antisipasi dengan memaksimalkan produksi sawah tadah hujan atau padi gogo melalui kegiatan pompanisasi.
Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan dan Produktifitas Pertanian di Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 18 April 2024, disampaikan Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan bantuan pompanisasi sebanyak 2.500 titik untuk akselerasi perluasan tanam sawah tadah hujan di Jabar.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan perlunya peningkatan produksi sawah tadah hujan untuk mengejar target produksi gabah sebanyak 11 juta ton lebih tahun ini.
“Perlu ada instrumen untuk menjaga ketersediaan air antara lain dengan pompanisasi. Namun penerima pompanisasi harus jelas dan sesuai target sehingga saya meminta pemerintah kabupaten/kota membuat pemetaan lahan dan lokasinya,” ujar Bey.
Selain itu, menurut Bey, perlu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menjaga program pompanisasi. Jika perlu di setiap alat pompanisasi disematkan GPS atau menggunakan pengawasan secara digital.
“Maksimalkan juga resi gudang dan pusat distribusi Jabar sebagai instrumen pengendalian stok dan harga pangan, ” tegasnya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Setio Budi mengatakan, TNI dan kementerian sudah bekerja sama untuk program pompanisasi, termasuk untuk wilayah Jabar yang kebagian 2.500 titik.
Sebanyak 201.702,6 hektare sawah tadah hujan serta beberapa sawah irigasi akan menjadi sasaran dari pompanisasi tersebut sesuai prioritasnya sehingga ia meminta Pemdaprov Jabar segera menyampaikan peta lokasi dan lahan petani mana saja yang berhak mendapatkan pompanisasi.
“Saya berharap ada akselerasi di Jabar sebab hingga 15 April 2024, dari total luas lahan sawah tadah hujan itu hanya 5.630 hektare yang sudah mulai percepatan tanam, jumlahnya masih sangat kecil,” jelas Setio Budi. (Mds/*)
