Purwakarta, MEDIASERUNI.ID – Purwakarta kembali kehilangan sejumlah pejabat pentingnya. Mereka diboyong untuk menduduki posisi baru di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 10 pejabat ini, resmi dilantik pada Senin, 1 September 2025.
Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, empat pejabat eselon II sudah lebih dulu bergeser ke Pemprov Jabar. Akibatnya, beberapa kursi jabatan strategis di Pemkab Purwakarta kini kembali kosong.
Sehingga dengan perpindahan 10 pejabat ini menambah panjang daftar pejabat Purwakarta yang direkrut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Adapun daftar pejabat yang ikut pindah kali ini cukup beragam, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum. Mereka dipercaya menempati posisi penting di jajaran Pemprov Jabar.
Beberapa nama di antaranya Dadi Sadali, sebelumnya menjabat Sekretaris BKPSDM Purwakarta, kini dipercaya menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.
Lalu ada Rudi Hermawan Kusumah yang beralih dari Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Purwakarta menjadi Kepala Bagian Tata Usaha di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar.
Di sektor pendidikan, Ervin Aulia Rachman naik ke jabatan Kepala Cabang Dinas Wilayah II Disdik Jabar, sementara Maksum Kosasih dipercaya mengisi posisi Kasubbag Tata Usaha Cabang Pendidikan Wilayah IV Disdik Jabar.
Tak ketinggalan Endah Fitriah juga ikut bergeser menjadi Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan di Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar.
Bidang infrastruktur juga ikut mengalami pergeseran. Kosasih sebelumnya menjabat Plt Kepala DLH Purwakarta, kini menjadi Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.
Sementara Muhtar Jalaludin dipercaya memimpin UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Dinas Bina Marga Jabar. Lalu Edi Sukandar kini menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar.
Tak hanya itu, Muhamad Kosim mendapat amanah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar, dan Dayli Setiaji ditunjuk sebagai Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat.
Rotasi besar-besaran ini sekaligus menunjukkan besarnya peran dan kontribusi pejabat Purwakarta di lingkup pemerintahan Jawa Barat.
Namun di sisi lain, Pemkab Purwakarta kini dituntut bergerak cepat untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (Ari)
