PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Kabar mengejutkan terkait rencana tidak dicairkannya Dana Desa (DD) Tahap II oleh Kementerian Keuangan RI membuat para kepala desa di Kabupaten Pemalang resah. Salah satunya datang dari Kepala Desa Jrakah, Munasir, S.H, yang secara tegas menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan tersebut.
Dalam sesi wawancara, Munasir mengungkapkan bahwa keputusan menunda atau bahkan meniadakan DD Tahap II akan memukul langsung program pembangunan yang sudah direncanakan matang di desa.
“Saya selaku kepala desa dan panutan masyarakat tentu berharap aturan yang sudah ditetapkan jangan ditunda-tunda. Kalau mau menunda ya untuk anggaran tahun depan, bukan yang sekarang sudah diprogramkan,” tegasnya.
Munasir menjelaskan, masyarakat kerap mempertanyakan kepada pemdes mengenai progres pembangunan yang belum juga berjalan. Pihak desa biasanya hanya bisa menjelaskan bahwa pekerjaan menunggu turunnya dana. Namun kini, informasi yang beredar justru membuat kepala desa kewalahan.
“Warga bertanya, ‘Pak kok belum dibangun?’ Ya kami jawab nunggu dana turun. Tapi setelah ditunggu, diberi info dana yang kemarin mungkin tidak turun. Ini jelas membuat kepala desa kerepotan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Munasir menilai keputusan pusat tersebut berpotensi menghambat roda pembangunan, apalagi program dan pengajuan DD sudah dikerjakan sejak tahun sebelumnya.
“Program itu sudah jadi, pengajuannya tahun kemarin. Sekarang tinggal turunnya kok justru dihambat. Kalau pencairan ditunda di akhir tahun seperti ini, pelaksanaan pembangunan makin repot,” paparnya.
Saat ditanya apa penyebab DD Tahap II tidak turun, Munasir menyebut bahwa para kepala desa tidak mendapatkan penjelasan yang utuh.
“Itu intinya. Kepala desa tidak dapat penjelasan rinci. Tiba-tiba ada aturan pasal ini, undang-undang itu, keputusan pusat ini. Akhirnya DD tidak turun,” katanya.
70 Desa di Pemalang Bernasib Sama
Menurut informasi yang berkembang, ada lebih dari 70 desa di Kabupaten Pemalang yang mengalami nasib serupa. Tidak cairnya DD Tahap II berakibat langsung pada macetnya pelaksanaan pembangunan fisik, pemberdayaan, hingga program sosial di desa.
Tuntutan Keras dari Kades Jrakah
Munasir mendesak agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan segera mencairkan DD yang memang sudah dialokasikan.
“Harapan saya, DD Tahap II yang sudah direncanakan sejak tahun kemarin ini diturunkan saja. Kalau mau menata ulang ya untuk anggaran berikutnya. Tahun ini tolong jangan dihambat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa desa sudah menyusun rencana kegiatan secara detail, namun tanpa DD, semua program itu berhenti di atas kertas.
“Semua sudah ditata, tapi belum bisa direalisasi karena dananya belum turun. Kalau yang tahun kemarin ini ditunda, ya jelas menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat,” ujarnya menutup wawancara.
