PATI, MEDIA SERUNI.ID – Suasana di gedung (DPRD) Pati Provinsi Jawa Tengah ramai kembali dengan kedatangan ratusan tenaga atau pegawai honorer (PPPK).
Pasalnya, ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Pati mendatangi gedung (DPRD) Senin 29 September 2025.
Mereka beraudiensi dengan Komisi A dan D (DPRD) Pati serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperjuangkan nasib mereka di tengah rencana penghentian tenaga honorer pada bulan Desember 2025.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Pati Non-Database BKN Gagal CPNS itu meminta agar tetap bisa bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, meski tidak masuk dalam database (BKN).
Hal ini disampaikan oleh Moh Ansori selalu perwakilan Aliansi pegawai honorer merasakan kekecewaannya atas regulasi seleksi ASN.
Ia menilai para honorer non-database tidak diberi kesempatan yang adil untuk ikut tes (PPPK) tahap kedua karena informasi yang terlambat diumumkan.
“Kami terpaksa mendaftar (CPNS) karena tidak ada kesempatan ikut (PPPK) tahap kedua. Akibatnya, sesuai aturan, kami tidak bisa mengikuti tes PPPK,” ujar Ansori yang bertugas di Kantor Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
Selanjutnya ia menambahkan, pihaknya mencatat ada 109 orang honorer yang tergabung dalam aliansi ini. Mereka berasal dari berbagai instansi, termasuk tenaga pendidikan, dengan masa kerja rata-rata lebih dari dua tahun.
“Kami resah dengan isu cut-off Desember 2025. Kalau tidak ada solusi, kontrak kami otomatis berakhir. Padahal kami hanya meminta kesempatan jadi PPPK Paruh Waktu agar bisa tetap bekerja,” tegasnya.
Keresahan para honorer ditanggapi positif oleh Plt Kepala BKPSDM Pati, Yogo Wibowo. Ia menyatakan pihaknya akan mengupayakan penyampaian aspirasi ini ke pemerintah pusat.
“Kami sangat mendukung apa yang menjadi keluh kesah mereka. Ini memang kewenangan pusat, tapi akan kita perjuangkan bersama,”ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menegaskan komitmen Dewan untuk menjembatani aspirasi honorer.
“Kami akan kawal supaya seratusan honorer ini tidak diberhentikan. (BKPSDM) siap mencoba menginput data mereka secara manual, dan kami komunikasikan ke Menpan RB,”ucap Narso.
Narso menambahkan (DPRD) siap mengawal dari sisi penyediaan anggaran jika kontrak para honorer dapat diperpanjang.
Audiensi tersebut menegaskan betapa gentingnya persoalan tenaga honorer menjelang berakhirnya masa transisi kebijakan pemerintah.
Para pegawai berharap perjuangan mereka membuahkan jalan keluar agar tetap bisa bekerja di bawah skema PPPK, meski hanya paruh waktu, sehingga tidak terkena pemutusan kontrak massal pada Desember 2025.
Dalam pantauan oleh media ini ratusan para tenaga honorer sangat bersih tegang, karena dampak Kepala Daerah yang diduga tidak mementingkan nasib kepada para tenaga honorer.
Dilain tempat dan waktu disampaikan oleh Riyoso selalu (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Konfirmasi ke pihak (BKD) saja,”kata Riyoso melalui pesan singkat Whatsapp kepada Media ini, Selasa 30 September 2025.
Kemudian dilanjutkan Media ini menghubungi Sadewo selaku Bupati Pati agar dapat tanggapan perihal nasib tenaga honorer dari orang nomor satu di Kabupaten Pati.
Namun saat dihubungi melalui telp selulernya enggan mengangkat telp, walaupun sebelum via Whatsapp pun tak memberi tanggapan.
Patut diduga Bupati Pati yang anti Wartawan perlu belajar “Publick Speaking”dan kalau memang bersih kenapa risih, ” terangnya dengan nada kecewa karena enggan komunikasi dengan wartawan.(Red)
