Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X, H. Rizal Bawazier, menegaskan pentingnya proses pengambilan keputusan yang proporsional dan sesuai mekanisme dalam setiap pembahasan regulasi di parlemen. Hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi yang membahas tahapan harmonisasi kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Fraksi PKS itu menekankan bahwa keputusan dalam forum resmi ditentukan berdasarkan jumlah anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai, prinsip kolektif kolegial harus dijaga agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi bersama.

Baca Juga:  Reza Darmawan Resmi Jabat Camat Tirtamulya Gantikan Sri Rezeki

“Keputusan ditentukan oleh banyaknya anggota, sehingga mekanisme yang berjalan harus tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya dalam forum rapat.

Menurut H. Rizal Bawazier, proses harmonisasi menjadi tahapan krusial sebelum sebuah regulasi disahkan. Ia menyampaikan bahwa penyelarasan substansi, sinkronisasi pasal, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang, ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Jawa Tengah X. Baginya, setiap kebijakan yang diputuskan di tingkat pusat harus berdampak positif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga:  Beredar Video Dukungan Paslon 01 di Masjid Agung Karawang, Jubir Paslon 02 Desak Bawaslu Bertindak Tegas

“Yang terpenting adalah memastikan setiap keputusan membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya konstituen di dapil,” ujarnya.

Sikap tegas namun konstruktif yang ditunjukkan H. Rizal Bawazier dalam forum tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas legislasi dan memperkuat fungsi pengawasan DPR RI.

Dengan komitmen pada transparansi serta prinsip demokrasi, Fraksi PKS melalui perwakilannya di DPR RI terus mendorong proses legislasi yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.