Bandung, MEDIASERUNI – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berencana menyediakan insentif tambahan sebesar Rp 20 juta hingga Rp 50 juta pada tahun 2025 untuk camat yang berhasil mengakselerasi indikator makro provinsi.
Indikator ini mencakup penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, serta stimulasi laju pertumbuhan ekonomi.
Dana insentif ini akan bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa dana ini akan ditransfer ke kabupaten/kota dan diawasi hingga sampai ke kecamatan.
“Ini adalah direktif dari Gubernur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Herman saat rapat koordinasi di Gedung Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, pada Rabu 9 Oktober 2024.
Dalam acara tersebut, Herman mengundang 209 camat dari seluruh Jabar untuk menerima tugas langsung dalam rangka membangun Jawa Barat yang lebih maju. “Hari ini adalah panggilan patriotik. Kami meminta para camat untuk mengabdi lebih dari yang diharapkan di kecamatan masing-masing,” jelasnya.
Herman berharap dengan adanya insentif, para camat dapat mengembangkan wilayah mereka dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya sekadar fokus pada kecamatan, tetapi juga pada provinsi. “Kinerja camat sangat menentukan kemajuan Jawa Barat. Kecamatan akan hebat jika desa dan kelurahannya juga hebat,” tegasnya.
Dia menekankan pentingnya peran camat dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari tingkat bawah. “Tanggung jawab utama dalam membangun desa dan kelurahan ada di tangan camat,” pungkas Herman.
Dengan inisiatif ini, Pemdaprov Jabar berkomitmen untuk mendorong camat agar lebih proaktif dalam pengembangan wilayah, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ari/*)
