Bandung, MEDIASERUNI.ID – Kesepakatan sinergi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, secara resmi diteken Pemprov Jawa Barat bersama Sekretariat Jenderal DPD RI,di Graha Merit, Bandung, Selasa 16 September 2025.
Sekda Jabar Herman Suryatman, menegaskan transformasi birokrasi tak bisa lagi sebatas reformasi, tapi harus jadi “reborn”. Ia menekankan prinsip citizen centric, yaitu orientasi kerja ASN harus berpihak pada rakyat.
“Rakyat Jabar masih belum sejahtera. Tingkat pengangguran kita 6,74 persen, dan 20 persen di antaranya lulusan SMA dan SMK. Karena itu sistem merit sangat penting, terutama untuk peningkatan kapasitas guru dan ASN,” jelas Herman.
Ia menyebut sistem merit akan menjadi center of excellence dalam pengembangan ASN. Herman juga mengingatkan arahan Gubernur Jabar soal karakter ASN ‘Panca Waluya’: cageur (sehat), bageur (peduli), bener (taat aturan), pinter (cerdas), dan singer (tanggap).
“Kalau ASN sudah cageur, bageur, bener, pinter, otomatis jadi singer. Tujuan akhir kita bukan aturan atau jabatan, tapi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat,” ujarnya.
Sekjen DPD RI, Mohammad Iqbal, menambahkan sistem merit adalah fondasi penting birokrasi modern. “Kita ingin the right man on the right place. Kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja harus jadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kerja sama dengan Pemprov Jabar. “Terima kasih atas kesempatan ini. Salam hormat dari pimpinan dan seluruh anggota DPD RI,” katanya.
Kesepakatan ini diharapkan bisa mempercepat terwujudnya birokrasi profesional, akuntabel, dan benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (*)
