Bandung, MEDIASERUNI.ID – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, menghadiri sertijab Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis 13 Maret 2025.
Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman. Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 serta Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 88/K/X-X.3/02/2025 tentang rotasi jabatan pimpinan di lingkungan BPK.
Widhi Widayat kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V, sementara Eydu sebelumnya merupakan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti masalah alih fungsi lahan di Jawa Barat yang berpotensi merugikan negara. Ia meminta BPK Perwakilan Jabar untuk mengaudit proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Perhutani dan PTPN.
Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat memicu bencana dan menambah beban negara dalam penanganan dampaknya.
“Ketika bencana terjadi, negara harus melakukan recovery, seperti menyalurkan bantuan dan memperbaiki rumah warga,” ujar Dedi.
Ia juga menjelaskan bahwa dampak dari alih fungsi lahan sangat luas, mulai dari hilangnya sumber daya alam, meningkatnya risiko bencana, hingga pengeluaran negara yang lebih besar untuk pemulihan.
“Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur akhirnya tersedot untuk penanganan bencana,” tambahnya.
BPK Dukung Sinergi dengan Pemda
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, menyampaikan apresiasi atas kinerja Widhi Widayat selama menjabat di Jabar dan berharap Eydu Oktain Panjaitan dapat melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa BPK bukan hanya sekadar melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah agar berjalan dengan baik. “Kami butuh sinergi agar pemeriksaan yang dilakukan berdampak nyata,” katanya.
Bobby pun menginstruksikan jajaran BPK Jabar untuk bekerja lebih cepat dan efektif guna mengikuti ritme kepemimpinan di daerah. “Kepala daerah di Jabar bergerak cepat, dan BPK harus bisa mengimbanginya,” ujarnya.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan BPK Jabar dapat semakin memperkuat pengawasan keuangan daerah serta mencegah kebocoran anggaran akibat kebijakan yang tidak tepat. (*)
