Ketika Internet Menjadi Alat Kekuasaan: Sensor Digital dan Politik Pengendalian Publik

MEDIASERUNI.ID – Internet pernah dijanjikan sebagai simbol kebebasan. Ia disebut sebagai ruang tanpa batas, tempat ide bergerak lebih cepat dari kekuasaan dan suara individu bisa menyaingi narasi negara. Namun laporan terbaru Surfshark justru menegaskan satu kenyataan pahit: di tangan pemerintah, internet kini berubah menjadi alat kekuasaan yang efektif—bahkan lebih ampuh dari senjata konvensional.

Sepanjang 2025, lebih dari 4,6 miliar manusia terdampak pembatasan internet. Angka ini bukan sekadar statistik global, melainkan bukti bahwa kontrol digital telah menjadi strategi politik arus utama. Internet tidak lagi sekadar infrastruktur teknologi, melainkan medan kekuasaan baru tempat negara menentukan siapa yang boleh berbicara, apa yang boleh dilihat, dan kapan warga harus diam.

Dari Sensor ke Strategi Kekuasaan

Internet Bukan Lagi Ruang Netral

Pembatasan internet sering dibungkus dengan bahasa yang terdengar rasional: keamanan nasional, stabilitas publik, pencegahan terorisme. Namun jika dicermati, pola yang muncul menunjukkan bahwa pemadaman internet hampir selalu bertepatan dengan satu hal—ancaman terhadap kekuasaan.

Protes politik, pemilu kontroversial, gejolak sosial, atau kritik publik yang meluas hampir selalu direspons dengan satu tombol: mematikan koneksi. Dalam hitungan detik, ruang diskusi publik menghilang, dokumentasi visual terputus, dan koordinasi warga lumpuh.

Internet, yang seharusnya menjadi ruang partisipasi demokratis, justru diperlakukan sebagai keran yang bisa dibuka-tutup sesuai kepentingan penguasa.

Asia: Laboratorium Kontrol Digital

Kekuasaan yang Diperkuat oleh Sunyi

Asia menjadi kawasan dengan pembatasan internet terbanyak sepanjang 2025. India, Iran, Afghanistan, hingga wilayah Jammu dan Kashmir berulang kali mematikan akses digital. Di balik alasan keamanan, ada pola yang konsisten: ketika negara merasa terancam, koneksi publiklah yang pertama dikorbankan.

Di Iran, pemadaman hampir total selama lebih dari 90 jam pada Januari 2026 bukan sekadar gangguan teknis. Itu adalah pesan politik. Ketika internet mati, yang tersisa hanyalah versi realitas yang disediakan negara.

Dalam situasi seperti ini, warga tidak hanya kehilangan akses informasi, tetapi juga kehilangan perlindungan. Tanpa internet, pelanggaran HAM lebih mudah terjadi tanpa saksi.

Media Sosial: Ancaman bagi Narasi Tunggal

Mengapa Telegram, Mengapa Sekarang?

Fakta bahwa Telegram menjadi platform paling banyak diblokir sepanjang 2025 patut dicermati. Bukan karena teknologinya, tetapi karena fungsinya. Platform ini memungkinkan komunikasi cepat, relatif sulit disensor, dan sering digunakan dalam situasi krisis.

Bagi negara yang ingin mempertahankan narasi tunggal, platform semacam ini adalah ancaman. Pemblokiran media sosial bukan soal konten berbahaya, melainkan soal siapa yang mengendalikan cerita.

Ketika negara memutus akses platform, yang terjadi bukan perlindungan publik, melainkan pembungkaman kolektif.

VPN: Ketika Privasi Dianggap Kejahatan

Kriminalisasi Akses Bebas

Larangan VPN di Jammu dan Kashmir serta pemblokiran VPN tidak terdaftar di Pakistan menunjukkan arah baru kontrol digital. Negara tidak lagi hanya memblokir konten, tetapi juga membatasi alat untuk menghindari sensor.

VPN, yang di banyak negara dianggap alat keamanan data, di kawasan tertentu diperlakukan seperti ancaman negara. Pesannya jelas: privasi bukan hak, melainkan izin.

Ketika warga dipaksa mengakses internet versi negara tanpa opsi alternatif, internet berubah menjadi media satu arah—bukan ruang dialog.

Internet sebagai Senjata Politik Modern

Lebih Murah, Lebih Efektif

Mengontrol internet jauh lebih murah dibanding mengerahkan aparat dalam jumlah besar. Tidak perlu kekerasan fisik, tidak perlu penangkapan massal. Cukup satu perintah administratif, dan jutaan suara lenyap.

Inilah mengapa pembatasan digital semakin populer. Ia senyap, efektif, dan sulit dipantau publik internasional secara real-time. Dalam banyak kasus, ketika koneksi kembali menyala, momentum perlawanan sudah hilang.

Internet, ironisnya, menjadi alat kekuasaan yang bekerja paling baik saat ia dimatikan.

Menuju Dunia dengan Internet Bersyarat

Jika tren ini berlanjut, dunia sedang bergerak menuju era “internet bersyarat”—akses diberikan selama warga patuh, dicabut saat mulai kritis. Dalam sistem semacam ini, kebebasan berekspresi bukan hak, melainkan toleransi sementara.

Pertanyaannya bukan lagi apakah internet bisa dibungkam, melainkan seberapa sering dan seberapa lama publik akan membiarkannya terjadi.

Karena ketika koneksi diputus, yang benar-benar hilang bukan sekadar sinyal—melainkan suara, kontrol warga, dan hak untuk menentukan kebenaran.

Dan di situlah internet berhenti menjadi alat kebebasan, lalu sepenuhnya menjelma sebagai instrumen kekuasaan.