MEDIASERUNI.ID – Ada ironi besar yang sedang kita hidupi: Indonesia berbicara tentang kemajuan, tetapi kehilangan arah. Kita membanggakan pertumbuhan, tetapi gagap menjawab krisis. Kita mengaku modern, tetapi tercerabut dari akar.
Lebih jujur lagi: kita sedang menjadi bangsa yang pandai meniru, tetapi gagal menjadi diri sendiri. Di tengah situasi ini, ada satu warisan yang diam-diam kita tinggalkan—bukan karena usang, tetapi karena kita tidak lagi memahaminya: Sunda.
Sunda hari ini direduksi menjadi simbol. Ia hadir dalam festival, dalam pakaian adat, dalam seremoni budaya. Tetapi sebagai sistem nilai, sebagai fondasi cara berpikir, Sunda justru disingkirkan dari kehidupan nyata: dari ekonomi, dari politik, dari pendidikan, bahkan dari cara kita memandang manusia dan alam.
Padahal, sebagaimana ditegaskan Koentjaraningrat, kebudayaan adalah sistem gagasan yang menentukan arah tindakan manusia. Ketika sistem gagasan itu ditinggalkan, maka yang tersisa hanyalah keramaian tanpa makna.
Inilah yang sedang terjadi.
Filosofi Sunda sebenarnya menawarkan sesuatu yang hari ini justru hilang dari peradaban modern: keseimbangan. Prinsip silih asah, silih asih, silih asuh bukan sekadar petuah moral, tetapi desain sosial yang utuh. Ia mengatur bagaimana manusia belajar, mencintai, dan menjaga satu sama lain.
Namun lihatlah realitas kita hari ini.
Pendidikan berubah menjadi arena kompetisi tanpa empati. Ekonomi menjadi mesin akumulasi tanpa keadilan. Politik menjadi perebutan kekuasaan tanpa tanggung jawab.
Kita maju, tetapi kehilangan jiwa.
Lebih jauh lagi, Sunda sejak awal telah menempatkan manusia dalam relasi yang seimbang dengan alam. Ungkapan “leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” adalah peringatan keras: merusak alam berarti menghancurkan diri sendiri.
Tetapi apa yang kita lakukan hari ini? Hutan ditebang, sungai tercemar, desa kehilangan daya hidup. Semua atas nama pembangunan.
Dalam perspektif Seyyed Hossein Nasr, krisis modern adalah krisis spiritual—ketika manusia memutus hubungan dengan Tuhan dan alam. Apa yang dikatakan Nasr itu, sejatinya sudah lama diantisipasi dalam kesadaran kosmis masyarakat Sunda.
Namun kita memilih melupakannya.
Kita lebih percaya pada model pembangunan impor daripada kearifan sendiri. Kita lebih bangga menjadi “global” daripada menjadi otentik. Kita mengukur kemajuan dari angka, bukan dari kualitas kehidupan.
Ini bukan sekadar kesalahan arah. Ini adalah kegagalan peradaban.
Dalam struktur sosialnya, Sunda bahkan telah mengajarkan etika yang sangat halus melalui bahasa dan tatakrama. Apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai habitus—struktur nilai yang hidup dalam praktik sehari-hari—telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sunda.
Tetapi hari ini, bahasa kehilangan makna. Tatakrama dianggap kuno. Yang tersisa adalah ekspresi tanpa kendali dan kebebasan tanpa tanggung jawab.
Kita tidak sedang membangun peradaban. Kita sedang mengikisnya, perlahan tapi pasti.
Ironisnya, salah satu kekuatan terbesar Sunda justru sering disalahpahami: someah hade ka semah. Keramahan ini dianggap kelemahan, padahal di dalamnya terkandung kekuatan besar. Dalam teori Joseph Nye, inilah yang disebut soft power, Kemampuan memengaruhi tanpa paksaan.
Sunda tidak menaklukkan dengan kekerasan, tetapi dengan kepercayaan. Tidak mendominasi, tetapi merangkul.
Dan justru model inilah yang hari ini dibutuhkan dunia.
Namun kita kembali mengabaikannya.
Sebagaimana diingatkan Arnold Toynbee, peradaban runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kegagalan menjawab tantangan dari dalam. Jika itu benar, maka ancaman terbesar Indonesia hari ini bukanlah globalisasi—tetapi ketidakmampuan kita membaca jati diri sendiri.
Sunda, dalam hal ini, bukan sekadar warisan lokal. Ia adalah peluang peradaban.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan: apakah kita berani menjadikannya sebagai fondasi, atau terus membiarkannya menjadi ornamen?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan kita.
Jika Sunda terus dipinggirkan, maka Indonesia akan terus berjalan tanpa arah—maju secara teknis, tetapi rapuh secara nilai. Namun jika kita berani menghidupkannya kembali, maka kita tidak hanya menyelamatkan budaya, tetapi membangun peradaban.
Langkah itu harus dimulai sekarang, dari hal yang paling konkret: desa. Desa harus menjadi pusat peradaban, bukan sekadar objek pembangunan. Pendidikan harus kembali pada nilai. Ekonomi harus berpihak pada keadilan. Dan pembangunan harus berdamai dengan alam.
Gagasan seperti Kampung Peradaban bukan sekadar konsep idealistik. Ia adalah kebutuhan sejarah.
Kita tidak kekurangan warisan. Kita hanya kehilangan keberanian untuk menggunakannya.
Dan jika keberanian itu tidak segera lahir, maka kita harus siap menerima kenyataan pahit: bahwa kita hidup di negeri yang kaya budaya, tetapi miskin peradaban. (*)
Penulis: Haris Bunyamin
Pemerhati Sosial dan Budaya
