Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Pemalang, Tarno, menegaskan bahwa penyewaan gedung sekretariat PPNI kepada SPPG Paduraksa telah melalui mekanisme organisasi dan bukan keputusan sepihak. Hal ini disampaikan Tarno sebagai klarifikasi atas pemberitaan yang sempat beredar.
“Saya sedikit kecewa dengan pemberitaan itu. Tapi insya Allah, semua keputusan yang kami ambil selalu melalui mekanisme organisasi. Pengurus DPD, DPK semua diundang dalam rapat. Tidak ada yang sepihak,” tegas Tarno, Jumat (3/10/2025).
Tarno menjelaskan, gedung sekretariat PPNI yang diresmikan sejak Maret 2021 sempat terbengkalai karena belum ada pihak yang siap memanfaatkan. Beberapa pihak, termasuk pemilik usaha hingga jaringan ritel, pernah ditawarkan untuk bekerja sama, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, SPPG Paduraksa (program MBG) bersedia menyewa gedung tersebut dengan sistem kontrak lima tahun senilai Rp40 juta per tahun.
“Saya pribadi yang menalangi pembayaran pertama, karena organisasi butuh pemasukan untuk operasional. Tidak ada sedikitpun dana anggota PPNI yang digunakan. Semuanya transparan, melalui rekening resmi, bukan tunai,” jelas Tarno.
Klarifikasi dari Pengelola Gedung PPNI
Pernyataan Tarno turut diperkuat oleh Ita, salah satu pengurus PPNI Pemalang yang juga bertugas sebagai pengelola Gedung PPNI menurutnya, semua transaksi penyewaan gedung tercatat rapi dan masuk langsung ke rekening resmi DPD PPNI, bukan rekening pribadi.
“Jadi kalau ada yang bilang uangnya masuk ke rekening pribadi, itu tidak benar. Semua pembayaran masuk ke rekening DPD PPNI langsung, atas nama organisasi. Tidak ada yang diselewengkan,” tegas Ita.
Ita juga mengungkapkan bahwa proses penyewaan sudah dibicarakan dalam rapat dan menjadi agenda resmi organisasi. Bahkan, pengurus merasa terbantu karena Ketua PPNI menanggung sebagian kebutuhan awal dengan dana pribadi.
“Kami justru berterima kasih kepada Pak Ketua. Gedung ini punya banyak kebutuhan, sementara organisasi juga punya banyak kegiatan. Jadi ketika beliau menalangi dengan dana pribadi, itu justru demi kelancaran operasional. Semua pengurus tahu dan melalui mekanisme rapat,” imbuhnya.
Harapan ke Depan
Baik Tarno maupun Ita sepakat bahwa isu yang beredar di luar tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di internal organisasi. Menurut mereka, persoalan komunikasi di antara anggota kadang menimbulkan salah persepsi, terutama bagi yang tidak sempat mengikuti rapat atau kurang aktif memantau informasi di grup resmi PPNI.
“Kadang informasi sudah disampaikan di rapat atau grup, tapi tidak semua membaca. Jadi seolah-olah tidak tahu, padahal mekanismenya sudah ditempuh,” kata Ita.
Tarno menegaskan bahwa kontrak penyewaan ini hanya langkah awal untuk menghidupkan kembali aset organisasi agar tidak mangkrak. Ia berharap kerja sama ini dapat berjalan baik hingga kontrak berakhir, bahkan bisa diperpanjang.
“Harapan saya, program ini bisa berjalan tidak hanya lima tahun tapi berlanjut lebih lama. Nanti setelah kontrak habis, kita evaluasi bersama. Intinya, semua demi keberlangsungan PPNI,” pungkasnya.
