Pemalang, – MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar Workshop Kolaborasi Pengawasan Desa dengan tema Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Pemalang, Jumat (22/8/2025). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Wakil Bupati Pemalang, serta para Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang.
Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini menjadi ruang diskusi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam sambutannya, Bupati Pemalang menegaskan pentingnya desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia mengutip pesan Bung Hatta yang menyebut bahwa Indonesia akan bercahaya bukan karena obor besar di Jakarta, melainkan karena lilin-lilin kecil yang menyala di desa. “Desa harus kuat, desa harus transparan, dan desa harus berdaya. Itulah kunci kesejahteraan rakyat,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para kepala desa.
Acara ini menghadirkan sejumlah panelis yang berkompeten di bidang pengawasan keuangan desa. Di antaranya, Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hudailah, Kepala KPPN Tegal Yazri, serta Dr. Arman Sahri Harhak, SE, MM selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa BPKP.
Para panelis secara bergantian memaparkan materi seputar kebijakan pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan UU APBN, tata kelola pembangunan desa, hingga strategi pengawasan akuntabilitas keuangan desa agar penggunaan dana benar-benar berdampak pada masyarakat.
Workshop ini juga membuka ruang dialog interaktif, di mana kepala desa diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun kendala yang dihadapi dalam mengelola dana desa.
Bupati Pemalang berharap hasil workshop tidak berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa. “Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Dengan adanya kolaborasi lintas lembaga, Pemkab Pemalang optimistis ke depan tata kelola keuangan desa akan semakin transparan, akuntabel, dan mampu mempercepat terwujudnya desa yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera.
