Bandung Barat, MEDIASERUNI – Demo PPDB Jabar 2024 mengulangi kegaduhan PPDB Jabar 2023, para pendemo juga mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi di Disdik Jabar.
Gunawan Rasyid, Pemerhati Pendidikan Jawa Barat yang merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB menyatakan bahwa kegaduhan ini sudah diprediksi sebelum PPDB Jabar 2024 dimulai.
“Adanya pembatalan terhadap Calon Peserta Didik/CPD di beberapa sekolah di Jawa Barat yang dianggap telah melakukan pelanggaran dalam proses PPDB Jabar 2024 hanya menyisakan rasa kecewa, kesedihan, dan ketidak adilan di masyarakat,” ujar Gunawan Rasyid 13 Juli 2024.
Menurutnya, Disdik Jabar diduga tidak konsisten dalam menindak pelanggaran PPDB, yang menjadi korban hanya masyarakat/CPD sementara Kepala Sekolah, Panitia PPDB tidak terdengar diberikan sangsi walaupun sudah menandatangani fakta integritas, jelas ini tidak adil.
“Kami yakin dugaan pelanggaran PPDB ini masif, hanya saja Disdik Jabar tidak memiliki sistem pengawasan yang teritegrasi. Penindakan pembatalan CPD hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, kami berani memastikan kalau dilakukan audit investigasi setiap sekolah favorit di setiap Kab/Kota di Jabar pasti akan ditemukan pelanggaran yang sama,” ujar Gunawan.
Munculnya demo masyarakat yang mempersoalkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Disdik Jabar, fokus kinerja LAKI-KBB memang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami sendiri sedang mencoba melakukan penyelidikan dan investigasi untuk menemukan bukti awal terhadap dugaan Tipikor yang ada di Disdik Jabar,” ucapnya.
Guras saapan Akrab Ketua LAKI KBB, juga memaparkan bahwa hal yang mencolok terhadap pengadaan barang dan jasa melalui produk kebanggaan LKPP yaitu e-katalog.
PBJ melalui e-katalog seperti sulit untuk dimanipulasi, padahal kalau pemenangnya sudah terkondisikan, proses PBJ tersebut seolah seperti penunjukan langsung yang nilainya maksimal 200 juta, sementara PBJ melalui e-katalog nilainya puluhan milyar bahkan sampai ratusan miliar.
“Bagi kami apalagi KPK RI, jika dilakukan penyelidikan dengan serius, bukan perkara yang susah, jejak digital dengan fasilitas komunikasi apapun sangat mudah untuk dilacak terutama terhadap perusahaan pemenang lelang, PPK, KPA, sementara kita ketahui bahwa Disdik Jabar setiap tahunnya memiliki anggaran yang cukup fantastis,” ucapnya.
Carut marut dan kegaduhan PPDB Jabar 2024 hanya bagian kecil salahnya fokus kebijakan anggaran Disdik jabar, seharusnya pembangunan sekolah khususnya SMA dan SMK yang memiliki fasilitas serta SDM yang ideal, sudah lama terbangun di setiap kecamatan yang memiliki kepadatan Calon Peserta Didik/CPD.
“Untuk diketahui LAKI-KBB bergerak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk partisipasi dalam mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, LAKI-KBB akan membuat surat, mendorong KPK RI dan BPK RI untuk melakukan audit investigasi/forensik terhadap kinerja keuangan di Disdik Jabar,” pungkas Guras. (Dadan/Mds)
