Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kerja sama pemerintah dengan media pers sebagai pemborosan anggaran, dan menyarankan pemanfaatan media sosial sebagai alternatif yang dinilai lebih murah dan langsung menjangkau masyarakat.
Pernyataan ini menuai kritik dari insan pers. Pemimpin Redaksi Hitvberita.com sekaligus Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, salah satunya. Ia menilai pernyataan Gubernur Dedi mengabaikan fungsi strategis media pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga kualitas informasi publik.
Menurutnya, media pers bekerja dengan standar verifikasi dan regulasi yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Prayogi mengingatkan, penggunaan media sosial tanpa kendali dapat berdampak pada kualitas demokrasi. “Saat informasi disederhanakan hanya menjadi narasi satu arah, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perspektif yang berimbang,” ucapnya.
Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, kehadiran media pers bukan sekadar sebagai alat penyebaran informasi, melainkan juga mitra kritis dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Gagasan efisiensi anggaran, sejauh menyangkut komunikasi publik, seharusnya tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang menjamin hak publik atas informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bukan soal memboroskan anggaran, melainkan bagaimana anggaran digunakan secara tepat sasaran. Informasi yang salah justru jauh lebih mahal biayanya dalam jangka panjang,” ujar Prayogie menutup pernyataannya. (*)
