MEDIASERUNI.ID – Ramalan Prabu Jayabaya, raja Kediri abad ke-12, hingga kini masih kerap dijadikan lensa untuk membaca arah perjalanan bangsa. Meski berwujud tembang kuno, nubuat itu seolah tetap bergaung, bahkan bisa ditarik ke konteks politik Indonesia modern, termasuk periode 2025–2030.
Diantara fase ramalan yang paling poluler adalah tentang sosok ‘Ratu Adil’ yang digambarkan sebagai pemimpin ideal, adil, bijaksana, dan visioner. Ratu adil bukan sekadar figur simbolis, melainkan harapan akan pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan membawa bangsa ke arah kemakmuran.
Dalam sejarah dan budaya Jawa, sosok ini sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin dengan hati nurani, menjaga keseimbangan sosial, dan memastikan kemakmuran tersebar merata bagi seluruh rakyat.
Dalam konteks zaman modern, sosok ratu adil bisa dimaknai sebagai pemimpin yang mampu melampaui politik praktis dan pola lama yang kerap terjebak konflik kepentingan.
Ia diharapkan mampu menghadirkan kebijakan progresif yang responsif terhadap tantangan baru, seperti pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan penguatan pendidikan.
Figur semacam ini juga harus piawai membaca dinamika sosial-politik agar setiap langkahnya tetap mendukung stabilitas nasional tanpa mengabaikan kepentingan rakyat.
Harapan terhadap kemunculan ratu adil mencerminkan kebutuhan masyarakat akan transformasi kepemimpinan yang nyata. Munculnya figur yang mampu menyatukan visi rakyat dan negara dapat menjadi tonggak perubahan positif, memulihkan kepercayaan publik, dan mendorong kemajuan bangsa.
Dalam kerangka ini, ratu adil bukan hanya ramalan masa lalu, tetapi juga simbol aspirasi kolektif untuk kepemimpinan yang progresif, adil, dan membawa Indonesia ke era baru yang lebih sejahtera.
Selain Ratu Adil, Jayabaya juga menyebut gase ‘Zaman Edan’ sebagai masa ketika manusia sibuk mengejar kekuasaan dan harta tanpa peduli pada nilai moral.
Jika dikaitkan dengan 2025–2030, hal ini dapat tercermin dalam praktik politik transaksional: koalisi yang cair, kompromi pragmatis, hingga potensi konflik kepentingan di parlemen maupun pemerintahan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia yang tengah mencari pijakan baru.
Selain dua fase itu, Jayabaya juga menyebut fase ‘Pergiliran Pemimpin’ sebagai rangkaian sebelum munculnya fase Ratu Adil. Pergiliran kepemimpinan dari Jawa ke luar Jawa. Setelah era Jokowi yang berasal dari Jawa, wacana peralihan kepemimpinan nasional ke tokoh luar Jawa semakin relevan.
Jika benar terjadi, periode 2025–2030 bisa menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia: simbol pemerataan kekuasaan sekaligus upaya meredakan sentralisasi politik yang kerap didominasi Jawa.
Dengan demikian, periode 2025–2030 bisa dilihat sebagai masa transisi. Di satu sisi, praktik lama yang sarat kompromi mungkin masih berlanjut. Namun di sisi lain, ada peluang lahirnya harapan baru, yakni pemimpin visioner, sistem politik yang lebih sehat, dan pemerataan kepemimpinan lintas wilayah.
Ramalan Jayabaya memang bukan kitab politik modern, tetapi daya tariknya terletak pada bagaimana nubuat berusia ratusan tahun itu tetap bisa menjadi kaca pembesar untuk memahami arah bangsa. (*)
