Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Pengurus Besar Punggawa Madrasah Nasional Indonesia (PB PGMNI) menyampaikan apresiasi atas langkah dan komitmen Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dalam memperjuangkan nasib guru dan lembaga madrasah di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan antara Ketua Umum PB PGMNI Heri Purnama bersama Sekretaris Jenderal PB PGMNI, Asep Mahfudin dengan Sekjen Kemenag RI, Kamaruddin Amin, yang didampingi Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Feesal Musaad.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemenag RI menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sekitar 630 ribu formasi guru madrasah untuk diangkat secara bertahap melalui jalur afirmasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kamaruddin Amin menyatakan, “Ajuan 630 ribu guru madrasah telah kami sampaikan kepada Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan, dan saat ini sedang dalam proses pembahasan lintas kementerian untuk dapat direalisasikan secara bertahap.”
Sekjen Kemenag RI juga menekankan komitmen untuk mendukung usulan PB PGMNI terkait penguatan kelembagaan.
“Usulan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah sedang kami kaji secara akademik. Ini akan memperkuat manajemen madrasah agar lebih fokus, efektif, dan mampu menjawab tantangan kompleks di lapangan,” tambahnya.
Ketua Umum PB PGMNI menyampaikan apresiasi atas langkah strategis tersebut. “Kami mengapresiasi komitmen dan keseriusan Sekjen Kemenag RI dalam memperjuangkan 630 ribu guru madrasah melalui jalur afirmasi. Ini adalah langkah besar bagi masa depan guru madrasah Indonesia,” tegasnya.
Selain isu pengangkatan PPPK, PB PGMNI juga mendorong penguatan kelembagaan melalui usulan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah yang berdiri khusus di luar struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Menurut PB PGMNI, besarnya jumlah guru dan lembaga madrasah dari jenjang RA, MI, MTs hingga MA memerlukan kewenangan setingkat dirjen agar tata kelola lebih fokus dan memiliki daya dorong kebijakan yang lebih kuat.
“Kami memandang pendidikan madrasah membutuhkan penguatan kelembagaan setingkat dirjen agar manajemen dan mekanisme kerjanya lebih efektif serta mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks,” ujar Ketua Umum PB PGMNI.
Pada hari yang sama, Ketua Umum PB PGMNI juga melakukan pertemuan dengan Direktur KSKK Madrasah Nyayu Khodijah guna membahas bantuan sarana dan prasarana bagi madrasah swasta.
Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa sekitar 6.500 madrasah swasta dari total lebih dari 13.000 lembaga ditargetkan menerima bantuan sarpras pada tahun ini.
PB PGMNI mendorong agar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota dan wilayah turut aktif memberikan atensi dan pendampingan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di daerah.
“PB PGMNI akan terus mengawal seluruh proses ini, baik pengajuan PPPK maupun penyaluran bantuan sarpras, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh guru dan lembaga madrasah di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting penguatan sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah dalam membangun masa depan pendidikan madrasah yang lebih sejahtera, terstruktur, dan berdaya saing nasional. (Dadan)
