Bandung Barat, MEDIASERUNI.ID – Pengurus Besar (PB) Punggawa Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) menggelar kegiatan halalbihalal yang dirangkaikan dengan pembahasan persiapan Hari Lahir (Harlah) ke-5 di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu 4 April 2026.
Ketua Umum PB PGMNI, Heri Purnama, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan anggota. Ia juga berharap semangat ibadah Ramadan tetap terjaga pada bulan-bulan berikutnya.
Selain itu, Heri menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah swasta yang dinilai masih perlu pengawalan serius. Ia menegaskan bahwa PB PGMNI akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah.
“Persoalan PPPK bagi guru madrasah swasta harus terus dikawal. Kami berkomitmen memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru madrasah,” ujar Heri.
Dalam kesempatan tersebut, Heri juga mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurutnya, keberadaan direktorat khusus ini penting agar pengelolaan madrasah—mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA)—dapat dilakukan secara lebih fokus dan terstruktur.
Ia menilai setiap jenjang pendidikan madrasah perlu memiliki direktur tersendiri guna meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga, guru, serta tenaga kependidikan.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga membahas persiapan Harlah ke-5 PB PGMNI yang direncanakan akan digelar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Ia juga mengimbau kepada pengurus PB PGMNI di tingkat kabupaten dan kota yang belum terbentuk agar segera melakukan konsolidasi organisasi.
“Bagi daerah yang kepengurusannya belum terbentuk, kami harapkan segera melakukan konsolidasi agar struktur organisasi dapat segera lengkap,” katanya.
Dalam waktu dekat, Heri dijadwalkan melakukan silaturahmi ke Kementerian Agama Republik Indonesia guna menindaklanjuti hasil rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). (Dadan)
