Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Punggawa Madrasah Nasional Indonesia (PB PGMNI), Heri Purnama, meminta Menteri Agama RI serius mengevaluasi keberadaan sejumlah pejabat inti/eselon I di lingkungan Kementerian Agama, khususnya yang berkaitan langsung dengan pendidikan madrasah.
Permintaan tersebut disampaikan Heri Purnama menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI pada rapat dengan Komisi VIII DPR RI yang dianggap melukai guru madrasah swasta.
Menurutnya, permasalahan pendidikan madrasah tidak cukup diselesaikan pada tataran kebijakan normatif, tetapi juga menyangkut figur dan struktur pengambil keputusan di internal Kemenag.
“PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia memandang bahwa keberadaan Sekjen, Dirjen Pendidikan Islam, serta pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan madrasah perlu mendapat evaluasi menyeluruh,” tandas Heri.
Menurut Heri, keberadaan mereka justru telah menjadi duri dalam perkembangan dunia pendidikan madrasah di Indonesia.
Heri menilai berbagai persoalan madrasah, mulai dari ketimpangan kebijakan, lemahnya keberpihakan anggaran, hingga stagnasi peningkatan mutu, tidak terlepas dari pola pengambilan keputusan yang selama ini berlangsung di internal Kemenag.
Heri menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral organisasi terhadap masa depan pendidikan madrasah. Ia berharap Menteri Agama berani mengambil langkah tegas dan objektif demi perbaikan sistem pendidikan madrasah secara nasional.
“Kami tidak sedang menyerang personal, tetapi mendorong adanya pembenahan serius. Madrasah adalah aset bangsa dan umat, sehingga pengelolaannya harus ditangani oleh figur-figur yang benar-benar memiliki visi, integritas, dan keberpihakan nyata,” pungkasnya. (Dadan)
