Karawang, MEDIASERUNI.ID – Seorang perempuan berinisial A (48), warga Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah diberangkatkan untuk bekerja di Qatar.
Alih-alih mendapatkan pekerjaan sesuai harapan, korban justru mengalami penelantaran setelah bekerja selama satu bulan di negara tersebut.
Kapolres Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban memperoleh informasi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri dari seorang saksi berinisial ES. Tertarik dengan tawaran tersebut, korban kemudian memutuskan berangkat ke Qatar.
“Pada Jumat, 17 Juli 2026, korban diberangkatkan dengan diberikan uang sebesar Rp3 juta oleh tersangka NN,” ujar Mario saat memaparkan kronologi kasus tersebut, dikutip Rabu 18 November 2026.
Setibanya di Qatar, korban dijemput pihak majikan dan mulai bekerja. Namun, selama bekerja, korban mengaku hanya menerima gaji sekitar Rp 5 juta jika dikonversikan ke rupiah.
Selain persoalan upah, korban juga harus menjalani jam kerja yang sangat panjang, yakni hingga 24 jam. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kesehatan korban hingga akhirnya jatuh sakit.
Setelah mengalami sakit, korban ditampung oleh pihak agensi di Qatar selama kurang lebih dua bulan. Pihak agensi kemudian memulangkan korban ke Indonesia pada 17 Oktober 2026. Korban tiba di Tanah Air sehari setelahnya, yakni pada 18 Oktober 2026.
Setibanya di Indonesia, korban dijemput oleh tersangka NN di pintu keluar Tol Karawang Barat untuk diantar kembali ke rumahnya.
“Atas peristiwa penelantaran tersebut, karena pekerjaannya juga terlantar selama berada di Qatar, akhirnya korban A membuat laporan ke Polres Karawang,” kata Mario.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 19 paspor dan dua unit kendaraan roda empat. Kedua kendaraan tersebut terdiri atas satu unit Honda Mobilio berwarna putih dan satu unit Hyundai Creta berwarna merah.
Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara lima hingga 10 tahun.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa lima orang saksi. Mereka masing-masing berinisial T, AK, E, R, dan ES.
Mario mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatan sebelum memutuskan bekerja di negara lain.
“Jangan sampai ketika sudah tiba di negara tujuan ternyata prosesnya ilegal, kemudian terlantar. Pada akhirnya, hal tersebut justru merugikan diri sendiri,” ujarnya. (damar)

