Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Genangan air rob yang membasahi Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, tak menyurutkan semangat ratusan abdi negara yang mengikuti pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kegiatan Jumat 27 Juni 2025, dihadiri sebanyak 806 PPPK, resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suasana penuh haru dan keteguhan.
Pelantikan yang digelar secara simbolis oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang ini menjadi momen bersejarah, terlebih dilaksanakan di tengah tantangan alam yang nyata.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang, Eko Adi Santoso, menjelaskan bahwa dari 1.094 formasi yang tersedia, sebanyak 807 orang dinyatakan lulus dan diangkat.
Rinciannya terdiri dari 575 tenaga pendidik, 2 tenaga kesehatan, dan 230 tenaga teknis. Namun, suasana bahagia turut diwarnai duka karena satu orang peserta dinyatakan meninggal dunia sebelum sempat dilantik.
Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Wakil Bupati Nurkholes, para kepala SKPD, serta jajaran kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati Anom menegaskan bahwa pemilihan lokasi pelantikan di daerah rob bukan tanpa alasan.
“Ini bukan panggung sensasi. Justru kami ingin menunjukkan bahwa rob adalah kenyataan yang setiap hari dihadapi masyarakat pesisir. ASN harus siap bekerja dalam segala kondisi,” tegasnya.
Pelantikan di Desa Blendung bertepatan pula dengan agenda peninjauan penanggulangan rob oleh Gubernur Jawa Tengah dan Ketua MPR RI di Desa Kertosasri yang berdekatan, sehingga dijadikan satu rangkaian kegiatan.
Lebih dari sekadar seremoni, pelantikan ini menjadi pesan kuat bahwa pengabdian tidak mengenal batas. Bupati Anom berpesan kepada seluruh PPPK agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat, di manapun mereka ditugaskan.
“Jadikan momen ini sebagai awal semangat pengabdian. Jangan lihat medan dan jarak, tapi lihatlah masyarakat yang menanti pelayanan kita,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap kehadiran ratusan ASN baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan yang merata, termasuk di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. (Darmo)
