Pemalang, – MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus tancap gas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hingga bulan Agustus 2025, terdapat dua progres besar yang sedang dijalankan, yakni pengadaan konstruksi jalan-jembatan dan penanganan ruas jalan kabupaten.
Kepala DPUPR Pemalang, Joko Tri Asmoro, menyampaikan bahwa untuk sektor pengadaan, hingga saat ini sudah masuk 186 paket pekerjaan, terdiri dari 179 paket jalan dan 7 paket jembatan. Dari jumlah itu, 174 paket jalan sudah berkontrak, sementara 5 paket jalan dan 7 paket jembatan masih dalam proses pengadaan.
“Paket-paket ini menyasar jalan-jalan strategis yang menjadi penghubung antarwilayah dan jalur distribusi ekonomi. Kami ingin mobilitas masyarakat semakin lancar dan pembangunan ekonomi daerah lebih cepat bergerak,” ujar Joko, Rabu (27/8/2025).
Selain pengadaan langsung, Pemkab juga melaksanakan sejumlah tender kontrak, seperti pemeliharaan berkala Jalan Jenderal Sudirman (Program City Walk), Jalan Letjen DI. Panjaitan, serta Jalan Perintis Kemerdekaan (Gandulan–Pasar Beji). Sementara itu, ada pula rekonstruksi di titik-titik strategis seperti Jalan Cibiyuk–Ampelgading, Comal–Bodeh, hingga Karangbari–Jatiryom.
Di sisi lain, progres penanganan jalan kabupaten juga menunjukkan capaian signifikan. Dari target 167 ruas jalan sepanjang 67,85 km di tahun 2025, hingga Agustus sudah selesai 61 ruas jalan dengan total 27,43 km, terdiri dari 56 ruas jalan aspal dan 5 ruas jalan beton.
“Capaian ini sudah mencapai 52,9 persen dari target, dengan rincian 26,95 km jalan aspal dan 0,48 km jalan beton. Masih ada 106 ruas jalan lain yang sedang dalam proses pengerjaan maupun pengadaan,” jelasnya.
Berdasarkan data kondisi tahun 2024, total jalan kabupaten Pemalang mencapai 765,72 km. Dari jumlah itu, 500,66 km (65,38%) dalam kondisi baik, 74,04 km (9,67%) kondisi sedang, 73,95 km (9,92%) rusak ringan, dan 115,07 km (15,03%) rusak berat.
“Karena itu, fokus utama tahun 2025 adalah memperbaiki ruas-ruas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat agar akses masyarakat semakin lancar, nyaman, dan aman,” tambah Joko.
Joko juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik serta penggerak roda ekonomi daerah. “Kalau jalannya bagus, aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian, dan akses layanan publik akan lebih mudah dijangkau masyarakat,” pungkasnya.
