Bandung, MEDIASERUNI.ID – Pemprov Jabar gerak cepat mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di seluruh wilayahnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyoroti bahwa angka kecelakaan di Jabar jauh lebih tinggi dibandingkan korban bencana alam.
“Korban bencana alam tercatat 74 orang, sedangkan korban kecelakaan mencapai lebih dari 3.300 jiwa. Ini menunjukkan masalah lalu lintas jauh lebih darurat,” ujar Dedi dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Kamis 6 November 2025.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jabar menyiapkan pos layanan jalan terpadu dengan fasilitas lengkap seperti mobil derek, pemadam, patroli PJU, tim medis, dan keamanan. Tujuannya, agar setiap insiden di jalan bisa ditangani cepat dan efektif.
Mulai 2026, sistem uji KIR juga bakal berubah. Pemeriksaan kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi yang bersertifikat. “Kalau nanti terjadi kecelakaan karena kendaraan tidak laik, bengkel pun ikut bertanggung jawab,” tegas Dedi.
Pemerintah daerah juga akan menggandeng Organda Jabar untuk mengaudit seluruh perusahaan angkutan darat. Langkah ini untuk memastikan semua armada memenuhi standar keselamatan dan tidak ada lagi kendaraan “kanibal” dengan karoseri abal-abal.
Dalam hal infrastruktur, Dedi memastikan pembangunan dan perbaikan jembatan serta peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas utama. Berdasarkan data, banyak jembatan di Jabar dalam kondisi kurang baik dan perlu segera direhabilitasi.
Selain itu, standar jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah, baik itu kawasan industri, pegunungan, pertanian, maupun pesisir.
Khusus jalan di area industri, Pemprov Jabar akan mengubahnya menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran logistik dan keamanan pengguna jalan.
“Wilayah industri akan punya jalan berkualitas tinggi, lebih lebar, dan lebih kuat agar aktivitas ekonomi berjalan lancar dan aman,” kata Gubernur Dedi. (*)
