Bandung, Media Seruni. RAKERDA I yang dilaksanakan di Gedung BBPMP, Jalan Raya Batujajar, pada Ahad (17/11/2024) menjadi momentum bagi LAKI-KBB untuk menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Organisasi ini juga mendorong kemitraan strategis dengan Pemda dan DPRD KBB guna mewujudkan Bandung Barat yang bebas korupsi serta menuntaskan carut-marut pengelolaan sampah di TPK Sarimukti.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI-KBB), Gunawan Rasyid, menyampaikan tiga fokus utama dalam RAKERDA I tersebut:
- Penguatan kelembagaan dalam menghadapi Pilkada KBB 2024.
- Memperkuat peran dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
- Berperan aktif dalam penyelesaian pengelolaan sampah di TPK Sarimukti.
- Netralitas dan Pengawasan Pilkada
RAKERDA I mengamanatkan bahwa seluruh anggota dan pengurus LAKI-KBB harus menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada KBB 2024. Hal ini sejalan dengan akreditasi resmi yang telah diterima LAKI-KBB dari KPU sebagai pemantau Pilkada, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
“LAKI-KBB harus memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada KBB, baik oleh penyelenggara pemilu maupun pasangan calon, berjalan tanpa kecurangan,” ujar Gunawan Rasyid, yang akrab disapa Guras.
Pencegahan Korupsi dan Investigasi Berbasis Fakta
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), LAKI-KBB berkomitmen memperkuat kemampuan investigasi. Setiap laporan harus berbasis fakta yuridis, bukan asumsi, sehingga dapat menjadi mitra kritis bagi eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Bandung Barat.
TPK Sarimukti dan Ancaman Lingkungan
LAKI-KBB menyoroti persoalan serius di TPK Sarimukti. Berdasarkan investigasi, diduga terjadi pelanggaran prosedur yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Bahkan, ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sampah. “TPK Sarimukti harus ditutup karena telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat KBB,” tegas Gunawan.
Kekhawatiran terhadap bencana, seperti ledakan gas metana, semakin nyata. Tumpukan sampah di TPK Sarimukti telah melebihi kapasitas. Kepala UPTD PSTR, Arief Perdana, mengungkapkan bahwa sejak 8 November 2024, TPK Sarimukti dalam kondisi overload, dengan kapasitas mencapai 2,4 juta ton dari kapasitas awal 1,9 juta ton. Jika terus dipaksakan, risiko longsor dapat menyebabkan tragedi seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah pada 2005.
Dukungan dari Pemda dan DPRD KBB
PJ Bupati KBB, Ade Zakir, menyampaikan apresiasinya terhadap peran LAKI-KBB. “Ormas ini harus mampu menjaga integritas dan menjadi mitra kritis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya. Pemda KBB pun siap berkolaborasi dalam mitigasi, sosialisasi, serta pemberantasan korupsi.
Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, menekankan pentingnya keberadaan LAKI-KBB. Ia mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga hukum agama. “Korupsi membuat masyarakat miskin dan sengsara. Kita harus bersatu melawannya,” ungkapnya.
Komitmen Pilkada dan Penajaman Isu
RAKERDA I ditutup dengan diskusi yang membahas komitmen pasangan calon Pilkada KBB 2024 terhadap pencegahan korupsi. Tiga pasangan calon, yaitu pasangan nomor 1 (DILAN), nomor 4 (EDUN), dan nomor 5 (BERDAYA), hadir dan menandatangani fakta integritas. Namun, pasangan nomor 2 (BERJAMAAH) dan nomor 3 (HADE) belum memenuhi undangan tersebut.
Penggiat lingkungan, Wahyu Dharmawan, turut menyoroti berbagai pelanggaran di TPK Sarimukti, yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
Kesimpulan
LAKI-KBB menegaskan komitmennya untuk menutup TPK Sarimukti dan mendorong solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Mereka juga bertekad untuk terus mengawal Pilkada KBB 2024 secara bersih dan transparan demi masa depan Bandung Barat yang lebih baik.(*)
