Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, melontarkan kritikan tajam terhadap laporan kontribusi pajak PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama Pertamina di Senayan, Rabu (19/11/2025). Ia menilai angka kontribusi pajak Rp159 triliun yang diklaim Pertamina tidak logis dan berpotensi menyesatkan publik.
Rizal mengurai perhitungan sederhana yang menurutnya membuat klaim tersebut mustahil. Dengan omzet Pertamina yang mencapai Rp1.127 triliun, laba kena pajak secara realistis tidak mungkin menghasilkan kontribusi pajak sebesar yang dilaporkan.
“Kalau omzet Rp1.127 triliun, anggaplah laba kena pajaknya 5%. Itu paling hanya sekitar Rp50 triliun. Dari situ pajaknya cuma sekitar Rp11 triliun. Jadi bagaimana mungkin disebut kontribusi pajak sampai Rp159 triliun?” tegas Rizal dalam rapat.
Ia juga menegaskan bahwa PPN tidak bisa dihitung sebagai kontribusi pajak Pertamina, karena PPN adalah uang konsumen, bukan berasal dari laba perusahaan. “PPN keluaran itu konsumen yang bayar. Pertamina hanya menagih dan mengompensasikan dengan PPN masukan. Tidak bisa dimasukkan sebagai kontribusi pajak seolah-olah itu pembayaran Pertamina,” tegasnya.
Soroti Potensi Kerugian Negara Rp6,4 Triliun Akibat SKP
Rizal juga menyinggung temuan dalam laporan keuangan Pertamina terkait potensi pemeriksaan pajak tahun 2018–2022 yang mencapai Rp6,4 triliun. Menurutnya, angka ini mengkhawatirkan dan bisa menjadi beban besar bagi keuangan negara jika banding tidak dimenangkan.
“Ini uang hilang kalau kalah. Belum tentu banding kita menang, tapi tetap harus bayar dulu sebelum proses hukum selesai. Ini berat sekali bagi cash flow Pertamina,” jelasnya.
Ia mendesak agar bagian perpajakan Pertamina diperbaiki agar tidak terus-terusan terkena Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merugikan.
Minta Penjelasan soal Pembayaran Kompensasi 2025
Dalam rapat tersebut, Rizal juga mempertanyakan progres pembayaran kompensasi pemerintah kepada Pertamina untuk tahun 2025 yang belum disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina.
“Kami ingin tahu progres pembayaran kompensasi untuk tahun 2025 seperti apa. Tadi belum dipaparkan,” ujarnya.
LPG 3 Kg Aman, Tapi Pertashop Banyak Tutup
Rizal memberikan apresiasi kepada Pertamina karena distribusi LPG 3 kg di dapilnya berjalan baik dan stabil menjelang bulan puasa dan lebaran.
Namun ia menyoroti keluhan masyarakat terkait Pertashop yang banyak tutup di wilayah Pekalongan, Pemalang, hingga Batang.
“Ini merugikan masyarakat. Pertashop di beberapa tempat dikeluhkan masih tutup. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan apa penyebabnya,” kata Rizal.
Desakan DPR: Keuangan dan Perpajakan Pertamina Harus Lebih Transparan
Menutup penyampaiannya, Rizal menegaskan agar Pertamina lebih transparan dan akurat dalam menyampaikan kontribusi fiskal serta memperbaiki tata kelola perpajakan.
