Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPR RI Komisi VI, Rizal Bawazier, menyampaikan permintaan tegas kepada Kementerian BUMN agar memprioritaskan anggaran penyelesaian banjir rob di wilayah Pekalongan dan Pemalang.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN dan CEO Danantara (Wamen BUMN) di gedung DPR pada Senin, 8 Juli 2025

Dalam forum tersebut, Rizal menegaskan bahwa wilayah Dapil X yang meliputi Pekalongan, Pemalang, hingga Ulujami kerap dilanda banjir rob yang sangat mengganggu aktivitas dan kehidupan masyarakat.

Ia meminta agar Kementerian BUMN tidak menunda-nunda penyelesaian masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun ini.

“Terus terang Pak Menteri, kami ini di dapil Pekalongan, Pemalang sampai Ulujami sangat terdampak rob. Ini harus jadi prioritas nasional,” ujar Rizal dengan tegas di hadapan peserta rapat kerja.

Baca Juga:  Karawang Bangun Area Aspirasi Pertama di Indonesia di Kawasan Industri

Politisi dari Fraksi PKS ini juga meminta Kementerian BUMN untuk segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup, agar penanganan rob bisa dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran.

Ia berharap agar langkah konkret bisa mulai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, penanggulangan rob tidak bisa ditunda lebih lama karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pesisir dan infrastruktur daerah.

Baca Juga:  Serap Aspirasi Warga Majalaya, Dede Anwar Sosialisasi Perda Wira Usaha

“Kalau tidak ditangani cepat, dampaknya bukan hanya sosial tapi juga ekonomi. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian karena rumah dan usahanya terendam air rob,” tambah Rizal.

Rizal juga mengingatkan bahwa penanggulangan rob adalah bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan rakyatnya. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut hingga ke tahap realisasi anggaran.

Pernyataan Rizal Bawazier tersebut mendapat dukungan dari berbagai tokoh dan masyarakat di daerah. Mereka berharap usulan yang disampaikan dalam rapat itu segera ditindaklanjuti pemerintah pusat demi keberlangsungan hidup warga di wilayah rawan rob. (Darmo)