Bandung, MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bergerak cepat merespons dinamika ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja menyebut 13.044 pekerja di Jabar terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026, Pemprov Jabar memastikan hak-hak para pekerja terlindungi sekaligus membuka peluang karier baru yang lebih luas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar, menegaskan pemerintah berkomitmen mengawal penuh pemenuhan hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT),” ujar Kim, Rabu 14 Oktober 2026.
Selain memastikan hak finansial terpenuhi, Disnakertrans Jabar memperkuat deteksi dini guna meredam potensi masalah hubungan industrial, di mana dialog persuasif selalu menjadi garda terdepan penyelesaian.
Tak hanya fokus pada perlindungan, Pemprov Jabar juga masif membuka keran lowongan pekerjaan baru bagi para pencari kerja. Berbagai inovasi digital dihadirkan untuk mempertemukan langsung pencari kerja dengan korporasi.
Aplikasi Nyari Gawe: Per 9 Oktober 2026, platform ini telah mencatat 704.121 pencari kerja, melibatkan 714 perusahaan, serta menyediakan 24.085 lowongan kerja dengan 1.209 pelamar yang sukses diterima.
Bursa Kerja Online via TikTok: Berkolaborasi langsung melalui siaran langsung di akun resmi Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial, program inovatif ini sudah berjalan dalam 4 edisi, melibatkan 89 perusahaan, dan menyuguhkan 5.768 lowongan pekerjaan.
Kompetensi Lewat Pelatihan Vokasi Gratis
Bagi pekerja yang ingin beralih profesi atau merintis jalan sebagai wirausahawan mandiri, Disnakertrans Jabar menyediakan program peningkatan daya saing yang aplikatif.
Pelatihan berbasis kejuruan ini meliputi bidang Otomotif & Pengelasan, Menjahit & Manufaktur, Barista & Pembuatan Konten Digital, serta Operator Forklift. (*)
