Pemalang, MEDIASERUNI.ID — Sorotan tajam kembali mengarah ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terkait pengelolaan anggaran penanganan sampah pasca-dikuncinya TPA Pesalakan. Sejak penutupan TPA oleh warga pada Mei 2023, Kabupaten Pemalang tidak pernah benar-benar lepas dari kondisi darurat sampah—namun publik menilai langkah-langkah pemerintah justru semakin dipenuhi kabut ketidakjelasan.
Anggaran miliaran rupiah yang digelontorkan untuk menimbun dan menangani tumpukan sampah di berbagai titik dinilai tidak sebanding dengan kondisi lapangan yang masih kian memprihatinkan. Aktivitas penimbunan (monet) yang terus berlanjut hingga kini, tak dibarengi dengan keterbukaan mengenai besaran, penggunaan, maupun sumber anggarannya.
“Masalah sampah tidak akan selesai hanya dengan memindahkan atau menimbun. Yang dibutuhkan adalah solusi jangka panjang yang transparan, terstruktur, dan memiliki arah yang jelas. Sampai hari ini, publik tidak tahu ke mana mengalirnya dana penanganan sampah itu,” ujar seorang pemerhati lingkungan.
Upaya simbolis seperti pelantikan ASN di kawasan TPA Pesalakan sempat digadang sebagai sinyal keseriusan pemerintah. Namun tanpa perbaikan sistem, tanpa transparansi anggaran, dan tanpa penyelesaian permanen, langkah itu dinilai tidak lebih dari seremonial yang kehilangan dampak.
Kekecewaan publik makin mengeras karena janji-janji penanganan sampah yang disampaikan pemerintah sebelumnya tidak terlihat realisasinya. Di sisi lain, laporan soal dugaan gangguan kesehatan akibat aktivitas mesin olah runtah (Motah) di Kebondalem semakin memperkeruh kepercayaan warga.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran penimbunan sampah serta adanya keluhan dampak kesehatan masyarakat, Agus, Kabid pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemalang, memilih irit bicara.
“Wa’alaikum salam, saya lapor kepala dinas,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp, Rabu (19/11/2025).
Kepala Dinas DLH Pemalang, Wiji Mulyati, juga tidak memberikan keterangan jelas ketika dimintai penjelasan lebih lanjut.
“Enjeh, lagi ada tamu, nanti yah,” tulisnya singkat.
Sementara itu, proses penimbunan sampah masih terus berlangsung di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Sebelumnya, pasca-ditutupnya TPA Pesalakan, sejumlah titik lain juga menjadi lokasi penumpukan dan penimbunan darurat.
Minimnya komunikasi, tidak jelasnya data anggaran, serta tidak pastinya arah kebijakan membuat publik kian ragu terhadap komitmen Pemkab Pemalang dalam menyelesaikan salah satu masalah paling krusial di daerah—yakni sampah.
Bagi masyarakat, pertanyaan besar yang hingga kini belum dijawab adalah satu: ke mana sebenarnya anggaran penanganan sampah itu digelontorkan?
