Pemalang,MEDIASERUNI.ID — Sejumlah warga Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, mendatangi kantor Dinas Pertanian setempat guna mempertanyakan dugaan rangkap jabatan perangkat desa sekaligus menyoroti indikasi penyelewengan bantuan pertanian yang dinilai merugikan masyarakat, Jumat 10/4/2026
Kedatangan warga yang diwakili oleh Erry Setiawan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak Dinas Pertanian terkait posisi seorang perangkat desa berinisial Y yang diduga merangkap jabatan sebagai pengurus hingga ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
“Kami mengacu pada undang-undang, rangkap jabatan itu tidak diperbolehkan. Apalagi ini menyangkut pengelolaan bantuan untuk masyarakat,” ujar Erry kepada Media Seruni
Menurutnya, posisi strategis di Gapoktan seharusnya diisi oleh masyarakat umum, bukan oleh perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih disebutkan bahwa struktur kepengurusan juga melibatkan anggota keluarga dari perangkat tersebut.
Tak hanya soal rangkap jabatan, warga juga mengungkap adanya kecurigaan terhadap pengelolaan bantuan pertanian yang masuk ke Desa Jatiroyom. Mereka menduga sejumlah bantuan berupa alat pertanian hingga program pembangunan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Ada alat yang katanya bantuan, tapi justru dijual atau digadaikan. Bahkan pembangunan sumur bor yang sangat dibutuhkan saat musim kemarau, kondisinya tidak berfungsi dan diduga dikerjakan asal-asalan,” ungkapnya.
Warga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima, bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian. Namun, mereka ingin memastikan kebenaran dan alur distribusinya melalui Dinas Pertanian setempat.
Sayangnya, upaya klarifikasi belum membuahkan hasil. Saat warga mendatangi kantor Dinas Pertanian, kepala dinas tidak berada di tempat sehingga belum ada penjelasan resmi yang bisa diperoleh.
“Kami datang untuk mencari kejelasan, tapi belum bisa bertemu. Rencananya hari Senin kami akan kembali lagi untuk meminta penjelasan langsung,” tambah Erry.
Di tengah kondisi musim kemarau yang mulai dirasakan, warga mengaku sangat membutuhkan bantuan yang benar-benar tepat sasaran, terutama terkait ketersediaan air untuk pertanian.
“Kami saat ini mulai kekeringan. Harapan kami bantuan itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat, bukan justru disalahgunakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga menegaskan tuntutan mereka terkait transparansi dan penegakan hukum. Mereka meminta agar jika dalam proses klarifikasi ditemukan adanya kerugian negara, maka oknum yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kami ingin keadilan. Jika memang ada kerugian negara, kami minta oknum tersebut diproses secara hukum, jangan sampai dibiarkan,” tegas Erry.
Warga berharap Dinas Pertanian segera memberikan klarifikasi terbuka serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan di Desa Jatiroyom. Mereka juga meminta adanya pengawasan lebih ketat agar bantuan dari pemerintah tidak diselewengkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
