Lampung Utara, MEDIASERUNI – Kejari Lampung Utara menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran dalam program jasa konsultansi konstruksi Inspektorat Lampung Utara tahun anggaran 2021-2022, Selasa (30/4/2024). Total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp202.709.549,60.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, RHP yang bekerja sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas swasta di Bandarlampung ini sempat menjalani pemeriksaan selama lebih dari sepuluh jam.
“Setelah didapati dua alat bukti yang sah, penyidik akhirnya meningkatkan status RHP yang semula sebagai saksi menjadi tersangka,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Mohamad Farid Rumdana melalui Kasi Intel, Guntoro Janjang Saptodie, Selasa petang.
Penetapan RHP sebagai tersangka
tertuang dalam surat dengan nomor: print-1312/L.8.13/Fd.1/04/2024 tertanggal 30 April 2024. Dalam perkara ini, RHP kala itu berperan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultansi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara tahun anggaran 2021 dan tahun 2022.
