Jakarta, – MEDIASERUNI.ID –
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier kembali menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian persoalan infrastruktur dan bencana rob di wilayah Pantura Jawa Tengah. Dalam rapat bersama Badan Pengelola Investasi (BPI), Danantara, dan Kementerian BUMN, Rizal secara tegas meminta agar anggaran penyelesaian banjir rob di wilayah Pekalongan–Pemalang segera diprioritaskan,rabu 23 Juli 2025
Menurut Rizal, persoalan banjir rob di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan dan Pemalang, telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang optimal. Ia menilai, kondisi ini tidak hanya mengganggu kehidupan warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan investasi yang potensial.
“Setiap tahun masyarakat di pesisir terpaksa hidup dalam genangan air rob yang tidak kunjung surut. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang harus ditangani lintas kementerian,” ujar Rizal dalam rapat kerja tersebut.
Selain soal banjir rob, Rizal juga mendorong percepatan pembangunan Jalur Lingkar Pantura Pekalongan–Batang sepanjang hampir 38 kilometer. Proyek strategis ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan lalu lintas di jalur utama Pantura serta menunjang kelancaran logistik antardaerah.
“Pembangunan jalur lingkar ini akan membawa dampak luar biasa bagi konektivitas wilayah. Harus ada political will dan komitmen anggaran dari pemerintah pusat agar proyek ini bisa segera diwujudkan,” tambahnya.
Rizal juga menyarankan agar Kementerian BUMN segera berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membentuk tim teknis percepatan dua proyek ini. Ia tidak ingin rencana besar ini hanya berhenti di atas meja tanpa tindak lanjut yang konkret.
Menurutnya, sinergi antara lembaga-lembaga negara, termasuk BPI dan Danantara, sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pendanaan serta eksekusi teknis di lapangan. Tanpa integrasi lintas sektor, Rizal khawatir proyek-proyek prioritas ini akan terus tertunda.
“Kita tidak bisa menunggu lama. Masyarakat butuh solusi nyata. Kita di Komisi VI DPR RI siap mengawal dan memastikan agar anggaran bisa segera direalisasikan sesuai kebutuhan lapangan,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Rapat yang digelar pada 23 Juli 2025 ini menjadi forum penting dalam mendorong realisasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Rizal berharap, aspirasi yang ia sampaikan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata dalam waktu dekat.
