MEDIASERUNI.ID – Politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan dibangun di atas prinsip yang sangat fundamental: bebas dan aktif. Prinsip ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman sejarah bangsa yang panjang menghadapi kolonialisme dan pertarungan kekuatan global.
Karena itu, para pendiri bangsa menempatkan politik bebas aktif sebagai fondasi dalam menentukan arah hubungan internasional Indonesia.
Semangat tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Indonesia tidak ingin menjadi satelit dari kekuatan besar mana pun, tetapi juga tidak ingin menjadi penonton pasif dalam dinamika dunia.
Gagasan tersebut diperjuangkan secara konsisten oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dalam konteks dunia yang pada masa itu terbelah oleh rivalitas blok Barat dan blok Timur, Soekarno memilih jalan yang berbeda: membangun solidaritas negara-negara merdeka yang tidak ingin terseret dalam pertarungan geopolitik dua kekuatan besar.
Dari gagasan itulah lahir Gerakan Non-Blok, sebuah forum internasional yang menjadi simbol kemandirian politik negara-negara berkembang. Bersama tokoh-tokoh dunia seperti Josip Broz Tito, Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan politik sebuah negara hanya dapat dijaga jika ia tidak terikat pada blok kekuatan global mana pun.
Gerakan Non-Blok bukan sekadar organisasi internasional, melainkan manifestasi dari semangat kedaulatan. Negara-negara yang tergabung di dalamnya ingin memastikan bahwa mereka tetap memiliki kebebasan dalam menentukan arah kebijakan nasional dan hubungan internasionalnya.
Namun, dalam perkembangan geopolitik kontemporer, muncul sejumlah kritik yang mempertanyakan konsistensi Indonesia terhadap prinsip tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia mulai menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari semangat non-blok yang selama ini menjadi identitas diplomasi nasional.
Salah satu kritik datang dari pengamat politik Jawa Barat dan nasional, Rizal Fadilah, yang dalam sebuah diskusi di kanal Podcash menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, yakni Board of Peace (BOP).
Menurut Rizal Fadilah, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi diplomatik Indonesia. Ia bahkan menggunakan istilah “go-blok” untuk menggambarkan kecenderungan tersebut, yakni sebuah situasi di mana Indonesia dinilai tidak lagi sepenuhnya berada pada posisi netral sebagaimana yang diajarkan oleh para pendiri bangsa.
Kritik tersebut menjadi semakin menarik ketika muncul informasi bahwa Indonesia turut memberikan kontribusi finansial yang tidak kecil dalam keanggotaan forum tersebut. Nilai kontribusi yang disebut mencapai sekitar Rp 17 triliun.
Dalam perspektif geopolitik, angka tersebut tentu bukan sekadar persoalan administratif. Kontribusi finansial dalam jumlah besar terhadap sebuah struktur internasional dapat dipandang sebagai bentuk komitmen politik terhadap forum tersebut.
Di sinilah perdebatan mengenai arah politik luar negeri Indonesia menjadi relevan. Jika Indonesia terlalu terikat pada sebuah mekanisme internasional yang diprakarsai oleh kekuatan global tertentu, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana independensi diplomasi Indonesia masih dapat dipertahankan.
Padahal, politik bebas aktif dirancang justru untuk menjaga ruang manuver diplomatik Indonesia. Dengan prinsip tersebut, Indonesia dapat menjalin hubungan dengan semua pihak tanpa harus terjebak dalam aliansi geopolitik tertentu.
Dalam dunia yang kembali dipenuhi rivalitas kekuatan besar terutama antara Amerika Serikat dan China posisi negara-negara menengah seperti Indonesia menjadi semakin penting. Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dalam dinamika geopolitik global.
Peran ini hanya dapat dijalankan jika Indonesia tetap mempertahankan independensi politik luar negerinya. Jika Indonesia terlihat terlalu condong pada salah satu kekuatan global, maka kredibilitasnya sebagai negara yang netral dapat berkurang.
Namun, di sisi lain, realitas geopolitik modern juga tidak selalu sederhana. Globalisasi ekonomi, kerja sama keamanan, serta berbagai forum internasional sering kali menuntut keterlibatan aktif negara-negara di dalamnya.
Dalam konteks ini, tantangan terbesar bagi diplomasi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan global dan kemandirian politik. Indonesia perlu aktif dalam berbagai forum internasional, tetapi tetap memastikan bahwa keterlibatan tersebut tidak mengorbankan prinsip dasar politik bebas aktif.
Kritik yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk yang disampaikan oleh Rizal Fadilah, dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Kritik tersebut mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional yang harus terus dikawal oleh publik.
Pada akhirnya, yang perlu dijaga adalah konsistensi terhadap nilai-nilai dasar yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Politik bebas aktif bukan sekadar slogan historis, melainkan strategi diplomasi yang telah terbukti relevan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia.
Indonesia pernah menjadi pelopor dalam membangun solidaritas negara-negara yang merdeka dari dominasi blok kekuatan global. Warisan diplomasi tersebut seharusnya tetap menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan.
Jika prinsip bebas aktif tetap dijaga, Indonesia akan terus dihormati sebagai negara yang merdeka dalam menentukan sikap. Namun jika prinsip tersebut perlahan ditinggalkan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan salah satu identitas terpentingnya dalam percaturan internasional. (*)
Haris Bunyamin
Pemerhati Sosial dan Pemerintahan
