Pemalang, – MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Koordinasi Kepala Desa (Rakordes) yang diikuti oleh 171 Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang, bertempat di Pendopo Kabupaten, Kamis 24 Juli 2025
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan delapan poin penting sebagai arah kebijakan pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Anom menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama sebagai lokomotif ekonomi desa. Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar lembaga tersebut dapat tumbuh mandiri dan profesional.
Poin kedua yang disampaikan adalah mengenai keterbukaan informasi publik. Bupati meminta kolaborasi antara Dinpermasdes dan Dinas Kominfo dalam penguatan sistem informasi desa yang terkoneksi menuju implementasi satu data Pemalang.
Bupati juga menyinggung soal dukungan terhadap ketahanan pangan melalui distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan agar Dinas Pertanian segera melakukan sosialisasi kepada Kios Pupuk Lengkap (KPL) untuk menyalurkan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
Selanjutnya, pada poin keempat, Anom mendorong kesiapan pelaksanaan RHAPSODI Award Periode Kedua. Ia meminta Dinpermasdes berkoordinasi dengan tim penilai tingkat kabupaten untuk mempersiapkan proses penilaian secara optimal.
Gerakan Jumat Bersih menjadi poin kelima. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat desa yang telah menggerakkan elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan konsisten.
Sementara itu, terkait pengelolaan sampah yang menjadi poin keenam, Anom meminta agar kegiatan yang bersumber dari APBDes terus dimonitor dan dievaluasi oleh DLH dan Dinpermasdes, terutama bagi desa yang belum mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah secara maksimal.
Poin ketujuh menyoroti pentingnya peran desa dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bupati meminta kepala desa untuk turut aktif memberikan edukasi dan pengawasan di lingkup masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan gender.
Terakhir, terkait penanggulangan kemiskinan, Anom mengimbau agar pihak kecamatan dan desa lebih cermat dalam mencocokkan data By Name By Address (BNBA) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya pada Desil I, agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Ahmady Stiawan, melaporkan bahwa Rakordes kali ini diikuti sebanyak 267 peserta yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, Forkopimda, Sekda, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta para kepala desa. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan rencana pembangunan antara kabupaten dan desa dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang.
