Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu dan integritas pendidikan daerah melalui Agenda Tahunan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 2025 yang dirangkai dengan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pendidikan, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menilai capaian kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta sepanjang tahun 2025, sekaligus memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan SPI yang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Acara tersebut diikuti kepala sekolah se-Kabupaten Pemalang, Kabid Dikdas, perwakilan Dindikbud, serta menghadirkan narasumber dari Inspektorat yang memaparkan hasil survei integritas pendidikan terbaru.
Integritas Pendidikan Meningkat, Pemalang Beranjak dari Peringkat Terendah
Plt. Kasi SMP (Bina Program) Dindikbud Pemalang, Fadjril Qoriati W, SE., Ak., ME (Dini) menyampaikan bahwa hasil survei integritas tahun ini menunjukkan perbaikan signifikan.
“Nilai integritas kita meningkat. Jika sebelumnya Pemalang menempati posisi paling bawah, kini sudah naik menjadi peringkat ketiga dari bawah. Semua indikator integritas sudah dijabarkan secara rinci agar dapat ditindaklanjuti oleh sekolah,” ujar Dini.
Aturan Study Tour dan Evaluasi Kokurikuler Jadi Sorotan
Dalam sesi evaluasi, Dinas menyoroti dua aspek penting:
1. Kegiatan Kokurikuler
Dinas menilai apakah setiap kegiatan kokurikuler yang digelar sekolah sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi yang ditetapkan.
2. Study Tour SMP
Terkait Surat Edaran (SE) akhir November tentang penyelenggaraan study tour:
Sekolah yang sudah membuat MoU sebelum SE terbit masih diperbolehkan melaksanakan kegiatan.
MoU setelah SE wajib mengikuti aturan baru, yaitu tidak ada study tour pada hari libur nasional dan harus sesuai ketentuan Permendikbud tentang kalender pendidikan serta masa libur Nataru.
Indeks Kualitas Data DAPODIK Turun, Validitas Jadi PR Serius
Meski kelengkapan dan mutakhir data DAPODIK mencapai angka di atas 90, tetapi aspek validitas justru turun ke kisaran 80-an. Temuan lapangan menunjukkan adanya data janggal, seperti:
Tinggi badan siswa kelas 9 hanya tercatat 100 cm,
Data ruang kelas tidak terisi lengkap,
Beberapa entri tidak sesuai kondisi riil.
Karena itu, Dindikbud menegaskan tanggung jawab pengelolaan data bukan hanya operator, tetapi Kepala Sekolah juga wajib memastikan data valid, mengingat DAPODIK menjadi dasar perencanaan dan penyelesaian berbagai persoalan pendidikan.
Perhitungan PPPK Paruh Waktu dan Kemampuan Anggaran Sekolah
Dinas juga tengah memetakan kemampuan sekolah dalam mengalokasikan anggaran untuk PPPK Paruh Waktu, dengan standar upah berdasarkan SSH sebesar Rp 1.350.000.
“Kami menghitung kemampuan APBD dan BOS, karena aturan membatasi penggunaan BOS untuk upah maksimal 20% dari total anggaran,” jelas Dini.
Mendorong Perbaikan Menyeluruh di Tahun 2025
Melalui kegiatan evaluasi dan sosialisasi ini, Dindikbud berharap seluruh kepala sekolah dapat melakukan refleksi dan fokus pada perbaikan fundamental, terutama:
peningkatan kualitas data,
penguatan integritas satuan pendidikan,
serta penyelenggaraan kegiatan sekolah yang lebih terarah.
Kegiatan tahunan ini menjadi momentum bagi Dindikbud Pemalang untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
