Bandung, MEDIASERUNI.ID – Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menilai
data wajib pajak yang akurat menjadi fondasi utama agar sistem pengingat pembayaran pajak dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat sebelum jatuh tempo pembayaran tiba.
Untuk Jajang menegaskan pentingnya validasi data wajib pajak sebagai langkah strategis, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.
Jajang menjelaskan, masih banyak kendala di lapangan yang disebabkan data wajib pajak belum diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut membuat informasi pengingat pembayaran sering tidak sampai kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya.
“Ketika data tidak valid, maka sistem pengingat pembayaran pajak akan sulit bekerja maksimal. Akibatnya, potensi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan masih cukup tinggi,” ujar Legislator PKS Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung ini.
Sosok yang suka blusukan ke kampung – kampung terujung ini, menilai, pembaruan data wajib pajak harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. “Validasi data tidak hanya membantu meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang tertata rapi dinilai dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dengan data yang akurat, proses penyampaian informasi, pengingat jatuh tempo, hingga pelayanan pembayaran pajak dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Jajang juga mendorong masyarakat agar aktif memperbarui data kendaraan, terutama saat terjadi perubahan alamat, kepemilikan kendaraan, maupun nomor kontak. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mendukung efektivitas sistem pelayanan pajak modern di Jawa Barat.
“Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki peran besar terhadap pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan fasilitas umum,” ucap Jajang.
Dengan validasi data yang terus diperkuat, DPRD Jawa Barat berharap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. (Chandra)
