Karawang, MEDIASERUNI.ID – DPRD Karawang secara resmi mengumumkan pernyataan sikap bersama, sebagai respons atas berbagai isu nasional yang ramai disuarakan mahasiswa dan pemuda, dalam aksi damai di depan gedung DPRD Karawang.
Pernyataan sikap bersama tersebut disampaikan lewat rapat paripurna, Rabu 3 September 2025. “DPRD adalah representasi rakyat. Kami dipilih langsung oleh rakyat, maka sudah seharusnya mendengar suara mereka,” tegas Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin.
Tujuh fraksi di DPRD Karawang kompak menandatangani sikap bersama, yakni Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, PDIP, dan PKB. Dari rapat tersebut, lahirlah enam poin utama yang dinilai sejalan dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Enam poin sikap DPRD Karawang
Kebijakan Tunjangan dan Pajak
Mendesak DPR RI membatalkan kebijakan tunjangan perumahan serta pajak tambahan yang membebani APBN.
Perampasan Aset dan Beban Rakyat Meminta Kementerian ATR/BPN menjaga kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat, Kementerian ESDM menghentikan tambang di hutan lindung dan menutup tambang ilegal, serta Kementerian Keuangan mengkaji ulang pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kecaman Tindakan Represif Aparat
Menuntut penegakan hukum transparan terkait meninggalnya almarhum Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi.
UU Pro-Oligarki
Meminta pemerintah mencabut aturan dan undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kesekahteraan Sosial
Menuntut pemerintah menjamin lapangan kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan merata, serta jaminan sosial yang adil.
Kedaulatan Rakyat
Menegaskan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.
Endang menutup dengan menegaskan bahwa pernyataan ini adalah bentuk nyata DPRD Karawang dalam merespons suara mahasiswa dan pemuda.
“Enam poin ini sudah kami sampaikan ke instansi terkait agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)
