JAKARTA, MEDIASERUNI.ID – Komitmen mendorong pemerataan layanan digital di Kabupaten Pemalang kian serius. Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi strategis ke Kementerian Komunikasi dan Digital, Rabu (25/2/2026), guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan akses telekomunikasi yang merata.
Rombongan diterima langsung oleh Handoko, Ketua Tim Focus Akselerasi Layanan Universal Telekomunikasi, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas langkah konkret percepatan layanan digital agar masyarakat Pemalang, termasuk di wilayah pinggiran, dapat menikmati akses komunikasi dan internet yang setara.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar transformasi digital daerah yang diharapkan mampu mendongkrak pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
Lanjut ke RRI Pusat, Swara Widuri Siap Naik Kelas Digital
Tak berhenti di situ, Kamis (26/2/2026), Komisi A DPRD Pemalang bersama Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, melanjutkan koordinasi ke Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat. Rombongan diterima oleh Mugi Amano, Ahli Madya Teknisi Siaran sekaligus Ketua Tim Bidang Media Baru Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI.
Wakil Bupati Nurkholes menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mendorong transformasi digital LPPL Radio Swara Widuri agar semakin adaptif di era media baru.
“Transformasi digital harus mulai kita siapkan secara matang. LPPL Radio Swara Widuri ke depan harus mampu menjadi sumber informasi publik yang profesional, modern, dan terpercaya bagi masyarakat Pemalang,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan teknologi penyiaran menjadi kunci agar radio daerah tetap relevan di tengah derasnya arus informasi digital.
Peluang Sinergi dan Relay Siaran
Mugi Amano menyambut baik langkah tersebut dan berharap ada hal-hal teknis maupun strategis yang dapat diadopsi untuk pengembangan Swara Widuri.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswanti, menjelaskan bahwa secara kewilayahan Pemalang memang berada dalam cakupan RRI Semarang. Namun peluang kerja sama lintas wilayah tetap terbuka tanpa mengubah regulasi perizinan yang ada.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi Hakim, menegaskan bahwa kehadiran unsur legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menunjukkan keseriusan dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Ia juga membuka peluang sinergi penyiaran, termasuk kerja sama relay berita pembangunan daerah agar informasi dari Pemalang dapat tersampaikan lebih luas, profesional, dan terstruktur.
Dengan langkah ini, Pemalang tidak hanya mengejar pemerataan akses digital, tetapi juga membangun ekosistem informasi publik yang kuat dan siap bersaing di era transformasi digital.
