Kota Bandung, MEDIASERUNI.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025 memasuki tahap krusial. DPRD Kota Bandung fokus pada evaluasi pelaksanaan program selama tahun anggaran berjalan.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H, menyebut LKPJ menjadi instrumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk mengukur sejauh mana program dan perencanaan pemerintah dapat direalisasikan secara efektif di lapangan.
“LKPJ ini evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.
Menurut dia, deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan menjadi titik tekan dalam pembahasan pansus. Dari situ, DPRD akan merumuskan berbagai rekomendasi yang nantinya menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan RKPD tahun 2027.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegas Heri.
Sejumlah sektor menjadi perhatian serius, Heri mengungkapkan, di antaranya persoalan kesehatan, pendidikan, hingga isu stunting yang masih memerlukan penanganan lebih intensif.
Di bidang pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. “Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.
Di sektor kesehatan, DPRD menilai perlu adanya penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini, layanan kesehatan dinilai masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan.
Heri menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan melalui BPJS. Dalam satu tahun, anggaran yang terserap disebut mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp 800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkap Heri.
Sementara itu, Pemkot Bandung sendiri sudah menganggarkan Rp 260 miliar untuk kebutuhan UHC warga tidak mampu. Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat.
Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka kesakitan diharapkan menurun sehingga beban pembiayaan juga bisa ditekan. “Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Saat ini, kata Heri, seluruh rekomendasi dari berbagai bidang masih dalam tahap penyusunan. Ia memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih spesifik dan aplikatif, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti pemerintah kota.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkas Heri. (*)
