Bandung, MEDIASERUNI.ID – Insiden aksi sekelompok aktivis yang menurunkan foto Wakil Presiden secara sepihak di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menuai sorotan tajam. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka menyayangkan tindakan tersebut dan menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi.
Dedi menegaskan bahwa kritiknya bukanlah bentuk penolakan terhadap kebebasan berpendapat atau lembaga DPRD Jabar, melainkan menyoroti cara penyampaian aspirasi yang dinilai kebablasan.
“Wakil presiden mengundurkan diri adalah hak demokrasi setiap individu. Namun, dalam berdemokrasi tetap ada batasan adab dan sopan santun,” ujar Dedi di Bandung.
Menurut Dedi, ruang Banggar DPRD merupakan fasilitas resmi pemerintahan tempat dilahirkannya keputusan strategis anggaran daerah. “Pelepasan atribut atau simbol kenegaraan harus melalui prosedur resmi oleh petugas yang berwenang, bukan dilakukan atas dasar euforia kelompok tertentu secara tidak patut,” ucap Dedi.
Melalui kejadian ini, Pemprov Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat dan para aktivis untuk menjunjung tinggi tanggung jawab moral dengan mengiringi kebebasan berpendapat melalui kedewasaan berpikir.
Selain itu, masyarakat diingatkan untuk senantiasa menghormati simbol negara agar perbedaan pandangan politik tidak merusak marwah serta adab terhadap atribut kenegaraan, serta tetap berada dalam koridor hukum dengan mematuhi etika dan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap ekspresi politik.
Insiden ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama agar ke depannya penyampaian aspirasi publik berjalan lebih konstruktif, santun, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. (*)
