Bandung, MEDIASERUNI.ID – Aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sekelompok aktivis di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat mendadak menuai sorotan publik. Menanggapi polemik tersebut, pihak DPRD Jabar langsung angkat bicara dan menegaskan sikap resminya.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karyaguna, memastikan bahwa tindakan pencopotan foto tersebut murni merupakan aksi spontan dari peserta unjuk rasa, bukan atas instruksi pimpinan maupun kebijakan resmi kelembagaan legislatif.
“DPRD Jabar menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, tindakan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai sikap resmi lembaga,” tegas Buky di Bandung, Jumat 13 November 2026.
Terkait aturan pemasangan atribut kenegaraan, DPRD Jabar menyatakan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 55 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kendati demikian, pihak dewan saat ini masih menunggu panduan dan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Di tengah dinamika politik yang terjadi, DPRD Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk menyikapi situasi secara bijak dan tidak mencampuradukkan aksi spontan kelompok tertentu dengan keputusan resmi institusi dewan.
Publik juga diminta menghindari penyebaran opini yang didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta tetap mengedepankan dialog dan komunikasi yang santun dalam menyikapi setiap perbedaan pandangan demi menjaga marwah demokrasi.
Meski dihadapkan pada polemik ini, DPRD Jabar memastikan roda pemerintahan di tingkat legislatif tetap berjalan normal. “Dewan akan terus berfokus penuh menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, demi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Buky. (*)
