Menurut Ma’ruf, program harus fokus pada kelompok masyarakat miskin, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok dengan akses terbatas. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dunia usaha, serta perguruan tinggi dalam mendukung upaya ini.
Ma’ruf menekankan pentingnya data yang terintegrasi dan digunakan secara nasional. Data P3KE telah dimanfaatkan oleh lebih dari 93 persen pemerintah daerah dan 26 kementerian/lembaga untuk menargetkan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Konvergensi dan sinergi antarprogram juga menjadi sorotan Wapres. Ia memastikan bahwa setiap rumah tangga miskin ekstrem harus menerima berbagai program, seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan infrastruktur permukiman.
Wapres juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan efektivitas implementasi program, dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan kepala keluarga perempuan.
“Pekerjaan rumah ini harus terus didukung dengan regulasi yang memastikan keberlanjutan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga periode 2025-2029,” ujar Ma’ruf. (Ari/*)
