PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur. Dibutuhkan keterbukaan, evaluasi, serta keterlibatan masyarakat agar setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dicarikan solusi. Semangat inilah yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Bantarbolang, Jumat (20/11/2026).

Bertempat di Pendopo Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, instansi lintas sektor, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi serta mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bantarbolang Hersis Nurcahyo, S.IP., Danramil 09/Bantarbolang Kapten Inf. Sarmin, Kapolsek Bantarbolang Iptu Eko Purwanto, Asper Perhutani Bantarbolang, KWK Bantarbolang, Kepala Puskesmas Bantarbolang, perwakilan KUA, serta para kepala desa se-Kecamatan Bantarbolang.

Dalam pemaparannya, Sekcam Hersis Nurcahyo menegaskan bahwa pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Bantarbolang harus mengedepankan kemudahan, kepastian, transparansi, dan keramahan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, pelayanan kecamatan menerapkan prinsip 5S, yakni Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. Adapun jenis pelayanan yang tersedia meliputi surat pengantar KTP, KK dan pindah penduduk, surat keterangan domisili, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan usaha, surat keterangan ahli waris, legalisasi surat kecamatan, hingga layanan pengaduan masyarakat.

Menariknya, seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis atau Rp0, dengan target penyelesaian maksimal satu hari kerja sepanjang persyaratan administrasi telah lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari berkas pemohon yang belum lengkap, jaringan internet yang terkadang lambat, keterbatasan informasi mengenai layanan gratis, hingga kapasitas ruang tunggu yang belum memadai pada hari-hari tertentu.

Sebagai langkah pembenahan, Kecamatan Bantarbolang merencanakan sejumlah inovasi, di antaranya pelayanan jemput bola bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, penyebarluasan informasi melalui WhatsApp dan media sosial, pembenahan papan informasi, penambahan petugas pada hari Senin dan Kamis, serta survei kepuasan masyarakat melalui kode QR.

Baca Juga:  Setelah Peras Warga Rp 20 Juta Aksi Polisi Gadungan Karawang Berakhir Dibalik Jeruji Besi

Persoalan Sampah hingga Pengelolaan Lahan Mengemuka

Diskusi berlangsung dinamis ketika sejumlah perwakilan instansi dan desa menyampaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Perwakilan Perhutani dari Asper BKPH Bantarsari menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan kawasan hutan. Warga diharapkan segera mengambil langkah awal saat mengetahui adanya kebakaran hutan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan segera berkoordinasi dengan petugas. Selain itu, persoalan pembuangan sampah sembarangan di kawasan hutan serta pemanfaatan lahan tanpa mengikuti mekanisme resmi juga menjadi perhatian.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bantarbolang menyampaikan informasi mengenai jadwal pelayanan kesehatan, yakni Senin hingga Sabtu pukul 07.00–14.00 WIB. Adapun pelayanan persalinan tetap tersedia selama 24 jam setiap hari. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Perhutani atas tertibnya pengaturan lahan parkir Puskesmas serta mengungkapkan bahwa pelatihan service excellence terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh karyawan.

Dari sektor pendidikan, KWK Bantarbolang menyampaikan rencana penggabungan sekolah di Sumur Kidang 1. Gedung sekolah yang nantinya tidak lagi digunakan direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan desa. Selain itu, sosialisasi pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah dinilai perlu terus diperkuat.

Perwakilan KUA Bantarbolang turut menyampaikan kendala administratif terkait proses dispensasi pernikahan ketika Camat tidak berada di tempat. Pihaknya juga mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dapat dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya mempersiapkan keluarga yang sehat.

Persoalan lingkungan menjadi salah satu pembahasan yang cukup mendapat perhatian. Perwakilan Desa Pabuaran dan Sarwodadi mengeluhkan tumpukan sampah di kawasan Semiliran yang disebut bukan berasal dari warga setempat. Keberadaan sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap, terutama ketika musim hujan. Mereka berharap ada penanganan konkret dan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga:  Kabar Duka di Rangkaian Pesta Pernikahan Putra Gubernur Jabar, Tiga Tewas Dalam Antrean Makan Gratis

Adapun perwakilan Desa Karanganyar menyampaikan apresiasi atas fasilitasi program reforma agraria yang telah ditandatangani. Mereka sekaligus meminta penjelasan terkait informasi yang berkembang di masyarakat mengenai pengelolaan lahan hutan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Komitmen Menindaklanjuti Aspirasi

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekcam Hersis Nurcahyo menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Rapat koordinasi secara berkala direncanakan menjadi salah satu langkah untuk membahas persoalan secara lebih terarah, khususnya terkait penanganan sampah, pengelolaan lahan, serta peningkatan mutu pelayanan publik.

Menurutnya, Forum Konsultasi Publik harus menjadi ruang komunikasi yang terbuka, bukan sekadar kegiatan formalitas. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

“FKP bukan sekadar acara seremonial, tetapi ruang nyata di mana masyarakat dan pemerintah saling bertemu, mendengar, dan berbenah bersama demi pelayanan yang lebih baik,” ujar Hersis Nurcahyo menutup kegiatan.

Melalui penyelenggaraan FKP ini, Kecamatan Bantarbolang diharapkan mampu membangun pola pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebab, keberhasilan pelayanan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya layanan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kepastian, dan manfaatnya.