Karawang, MEDIASERUNI..ID – Meski intensitas hujan mulai mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Karawang, ancaman kekeringan rupanya belum sepenuhnya usai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang mencatat, setidaknya masih ada 8 kecamatan dan 35 desa yang masuk dalam radar wilayah terdampak kekeringan.
Ketua Tim Kesiapsiagaan BPBD Karawang, Yogi Alfian, mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak tersebut meliputi Kecamatan Klari, Batujaya, Pakisjaya, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Pangkalan, hingga Tegalwaru.
Dari seluruh titik tersebut, kawasan Karawang bagian selatan seperti Tegalwaru dan Pangkalan menjadi area yang paling parah merasakan dampaknya.
Menghadapi kondisi ini, BPBD Karawang memastikan terus bergerak melakukan langkah mitigasi dan penyaluran air bersih secara situasional dengan sistem respons cepat.
”Permintaan mulai menurun seiring turunnya hujan. Bahkan, pengiriman yang sempat masuk pada minggu sebelumnya tidak dilanjutkan karena hujan sudah mulai turun di beberapa titik,” ujar Yogi saat memaparkan kondisi terkini, Kamis, 19 November 2026.
Yogi menegaskan, upaya penanggulangan kekeringan ini tidak dilakukan BPBD sendirian, melainkan lewat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari berbagai pihak, di antaranya RS Izza, PT Pupuk Kujang, dan PT HM Sampoerna.
Untuk solusi jangka menengah dan panjang, BPBD bersama dinas teknis terkait seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) juga tengah mengupayakan pengadaan tandon air serta merancang pemasangan jaringan perpipaan PDAM guna menjangkau wilayah selatan Karawang.
Tak hanya bergerak di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang juga telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat mitigasi bencana.
”Alhamdulillah, kemarin Bapak Bupati Aep Syaepuloh sudah berdiskusi langsung dengan Kepala BNPB yang baru, Letjen Kristomei, pada 13 November lalu. Pertemuan itu membahas potensi bencana di Karawang sekaligus membuka peluang dukungan dan pemantauan langsung dari pemerintah pusat,” pungkas Yogi. (damar)

