Karawang, MEDIASERUNI.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang menegaskan tidak melakukan pemantauan terhadap percakapan pribadi masyarakat di media sosial. Analisis yang dilakukan hanya berfokus pada komentar publik di konten atau pemberitaan yang viral sebagai bahan evaluasi dan mitigasi kebijakan pemerintah.
“Kami saat ini tengah menguji coba sistem pemetaan isu untuk mengidentifikasi topik yang ramai diperbincangkan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang,” ucap Kepala Kesbangpol Karawang, Mahpudin, kepada Mediaseruni, Jumat 10 Juli 2026.
Menurut Mahpudin, seluruh analisis dilakukan terhadap komentar yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik, bukan percakapan di ruang privat.
Hasil pemetaan tersebut digunakan untuk membaca kecenderungan opini masyarakat, baik positif, negatif, maupun netral, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
“Kalau muncul banyak keluhan atau sentimen negatif terhadap suatu kebijakan, itu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dapat merespons lebih cepat,” ujar Mahpudin.
Ia menambahkan, analisis isu publik juga menjadi bagian dari tugas Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah, sekaligus mendukung digitalisasi pelayanan. Selain memantau isu pemerintahan, pemetaan juga mencakup potensi hoaks serta isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berpotensi memengaruhi kondusivitas wilayah.
Sementara itu, Pranata Komputer Kesbangpol Karawang, Iqbal, meluruskan informasi mengenai angka 1.654 percakapan yang sempat beredar. Ia menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi data sekitar satu tahun yang hanya bersumber dari platform YouTube, bukan data satu bulan maupun hasil pemantauan lintas media sosial.
“Kesbangpol tidak memiliki akses untuk memantau percakapan di aplikasi pesan instan maupun platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook,” pungkas Iqbal.
Menurutnya, isu yang dianalisis dipilih berdasarkan topik yang sedang viral, misalnya polemik bangunan liar, untuk melihat respons masyarakat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah. (damar)
