Mediaseruni.co.id, BANGKALAN – Pelaksanaan Pilkades tahap tiga Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sampai masih belum kondusif.
Sejumlah pejabat terkait penyelenggara Pilkades di desa tersebut saat ini terjerat kasus hukum. Diantara yang telah berstatus terlapor adalah Ketua P2KD Desa Langkap ‘AH’.
‘AH’ disangkakan telah menyalahgunakan wewenang, sehingga mengakibat bacalon kades Abdul Wahid Saleh digugurkan dalam tahapan kontentasi Pilkades Langkap.
Pejabat lainnya yang kemungkinan berpotensi terlapor bisa jadi berasal dari TFPKD atau Tim 11. “Deteksi awal itu seharusnya ada di Sub TFPKD. Kalau sub TFPKD tidak mau tahu atau memang tidak tahu itu kan fatal namanya,” ucap pengacara Abdul Wahid Hendra.
Hendra mengatakan itu kepada mediaseruni.co.id via pesan singkat WhatsApp, Sabtu 14 Oktober 2023. “Sub TFPKD selalu menyampaikan tidak tahu apabila di tanyakan terkait penyimpangan P2KD,” tandas Hendra.
Hendra menilai ketidaktahuan TFPKD terhadap kebijakan-kebijakan P2KD sebagai bentuk ketidakprofesionalan tim penyelenggara Pilkades Langkap. Padahal penyelenggara Pilkades dituntut untuk profesional dan objektif.
