Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan. Dalam kegiatan yang digelar Selasa (10/2/2026), sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari persoalan banjir, pengelolaan sampah, hingga layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Musrenbang RKPD Kecamatan Taman dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Taman, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan DPRD Kabupaten Pemalang.
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Taman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Noor Rosyadi, S.E., M.M., menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung dari tingkat kecamatan.
“Musrenbang menjadi sarana strategis penyampaian aspirasi warga. Tadi banyak masukan yang disampaikan, terutama terkait banjir, persoalan sampah, dan UHC. Seluruhnya telah dicatat untuk dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya,” ujar Noor Rosyadi usai kegiatan.
Isu banjir masih menjadi keluhan utama warga Kecamatan Taman, khususnya saat musim hujan. Sejumlah wilayah dilaporkan kerap mengalami genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Hampir di setiap desa, permasalahan sampah dinilai masih memerlukan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah hampir terjadi di semua desa. Ini membutuhkan perhatian serius agar pengelolaannya bisa berjalan secara berkesinambungan,” ungkapnya.
Aspirasi lain yang tak kalah penting berkaitan dengan kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Anggaran UHC Kabupaten Pemalang tercatat sebesar Rp75 miliar pada 2024 dan meningkat menjadi Rp95 miliar pada 2025. Namun, untuk tahun anggaran 2026, alokasi UHC direncanakan sebesar Rp50 miliar.
Penurunan alokasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tingkat desa karena dinilai berpotensi berdampak pada akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Beberapa kepala desa menyampaikan kekhawatiran jika anggaran UHC menurun, karena bisa berdampak langsung pada pelayanan kesehatan warga,” jelas Noor Rosyadi.
Ia menambahkan, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 juta dan berencana membawa aspirasi terkait UHC dalam pembahasan anggaran perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam forum tersebut, warga juga menyampaikan keluhan terkait genangan air di kawasan City Walk Pemalang, yang dinilai masih kerap terjadi saat hujan.
“Masukan terkait genangan di kawasan City Walk sudah kami catat. Selanjutnya akan menunggu langkah dari pihak eksekutif sesuai kewenangannya,” kata Noor Rosyadi.
City Walk Pemalang sebagai salah satu ruang publik diharapkan masyarakat tetap tertata dengan baik, berfungsi optimal, dan nyaman digunakan. Apabila terdapat persoalan teknis, termasuk kapasitas drainase, aspirasi tersebut akan dikoordinasikan antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan DPRD Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.( Opic )
